Marganda Romulus S.
Pendiri Arsip Hukum Indonesia. 51 tulisan hukum di arsip ini.
Marganda Romulus S.
Pendiri Arsip Hukum Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia
Marganda Romulus S. mendirikan Arsip Hukum Indonesia karena kepedulian terhadap kondisi hukum dan keadilan di Indonesia. Lewat situs ini dan akun Instagram @arsiphukum, ia menulis penjelasan hukum yang bisa diikuti siapa saja.
Tulisan Marganda Romulus S.
Ditetapkan Tersangka, Belum Tentu Bersalah
Status tersangka sering dianggap sama dengan vonis. KUHAP baru justru memberi tersangka sederet hak sejak pemeriksaan pertama, mulai dari pendampingan advokat sampai rekaman kamera pengawas.
Delapan Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Masih menghafal lima alat bukti dari Pasal 184? Daftar itu sudah pensiun sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru mengenal delapan alat bukti. Petunjuk hilang dari daftar, rekaman CCTV dan isi chat kini berdiri sebagai bukti tersendiri.
Empat Syarat Sahnya Perjanjian
Tanda tangan sudah. Meterai sudah. Tetap bisa batal. Empat syarat sah perjanjian ini sering dianggap hafalan semester satu. Padahal cukup satu yang bolong, kontrakmu goyah di depan hakim.
Digugat? Jangan Biarkan Diputus Tanpa Anda
Surat panggilan sidang sering diabaikan, padahal perkara tetap bisa diputus tanpa kehadiran tergugat. Kenali putusan verstek dan jalan perlawanan yang masih tersedia.
Perbedaan Wewenang Presiden, DPR, dan DPD
Tiga lembaga, satu undang-undang. Siapa sebenarnya yang memutuskan? Presiden, DPR, dan DPD punya kursi berbeda di meja kekuasaan. Ini pembagiannya menurut UUD 1945.
Praperadilan, Pintu Menguji Status Tersangka
Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan bisa saja cacat prosedur. Praperadilan menyediakan forum untuk mengujinya, dan putusannya keluar paling lama tujuh hari.
Delapan Alasan Seseorang Dapat Ditahan
Jadi tersangka tidak otomatis masuk sel. KUHAP baru menuntut alasan yang bisa ditunjukkan, bukan sekadar kekhawatiran. Delapan keadaan dalam Pasal 100 ayat (5) yang menentukan apakah seseorang ditahan atau tetap pulang ke rumah.
Tujuh Penyebab Perjanjian Dapat Dibatalkan
Kontraknya sah. Sampai seseorang membuktikan ia dipaksa, ditipu, atau dimanfaatkan. Tujuh pintu pembatalan perjanjian yang jarang dibaca orang sebelum tanda tangan.
Eksepsi, Gugatan Bisa Gugur Sebelum Pokok Perkara
Tidak semua gugatan layak diperiksa sampai ke pokok perkaranya. Gugatan yang cacat formil dapat ditangkis lebih dahulu melalui eksepsi, asalkan waktunya tepat.
Bagaimana Proses Pembentukan Undang-Undang?
Satu undang-undang melewati lima tahap. Di setiap tahap, kamu punya hak untuk didengar. Perjalanan RUU dari daftar rencana sampai Lembaran Negara, menurut UU 12/2011 dan perubahannya.
Ditahan? Alasannya Harus Nyata
Penahanan merampas kemerdekaan seseorang sebelum ada putusan. KUHAP baru mensyaratkan alasan yang konkret dan dapat diuji, lengkap dengan batas waktu yang tegas.
Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan
Diundang klarifikasi ke kantor polisi belum berarti kamu tersangka. Kadang perkaranya bahkan belum ada. Penyelidikan dan penyidikan terdengar mirip, padahal status hukum orang di dalamnya jauh berbeda.
Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
Salah pilih dasar gugatan, perkaramu bisa kandas sebelum hakim sempat bicara soal kerugianmu. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sama-sama soal ganti rugi. Bedanya ada di sumber kewajiban.
Ada Klausul Arbitrase, Pengadilan Negeri Tidak Berwenang
Banyak kontrak bisnis memuat klausul arbitrase. Bila Anda tetap digugat di pengadilan negeri, klausul itu bisa menjadi tameng pertama melalui eksepsi kewenangan absolut.
Lima Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Semuanya disebut aturan. Tapi kekuatannya tidak pernah sama. Lima jenis peraturan yang paling sering menyentuh hidupmu sehari-hari, dan satu dokumen yang sering dikira peraturan padahal bukan.
Damai Itu Diatur: Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
Tidak semua perkara harus berakhir di ruang sidang. KUHAP baru membuka jalur pemulihan bagi perkara tertentu, lengkap dengan syarat, pengecualian, dan cara kerjanya.
Tujuh Tahapan Proses Perkara Pidana
Dari meja pelaporan sampai eksekusi putusan, perkara pidana melewati tujuh pintu. Di tiap pintu ada hak yang bisa hilang kalau kamu lengah. Peta perjalanan perkara pidana menurut KUHAP baru, supaya kamu tahu perkaramu sedang di mana.
Lima Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Tidak semua yang bikin kamu rugi itu perbuatan melawan hukum. Ada lima unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan hakim akan memeriksa kelimanya satu per satu.
Yang Mendalilkan, Dia yang Membuktikan
Digugat tidak sama dengan harus membuktikan diri tidak bersalah. Dalam perkara perdata, beban pembuktian pertama-tama ada pada pihak yang mengajukan klaim.
Apa Perbedaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden?
Sama-sama ditandatangani Presiden. Tapi PP dan Perpres bukan saudara kembar. Bedanya ada di dasar pembentukan, materi muatan, dan posisinya dalam hierarki.
Tidak Bayar Utang, Langsung Dipidana?
Banyak orang dilaporkan dengan tuduhan penipuan atau penggelapan karena utangnya macet. Gagal bayar tidak otomatis menjadi tindak pidana, dan kuncinya ada pada ada tidaknya tipu daya sejak awal.
Lima Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Nasional
Pidana kurungan sudah tidak ada. Hukuman mati pun kini datang dengan masa percobaan sepuluh tahun. KUHP Nasional mengenal lima pidana pokok, dan penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hakim.
Tujuh Hal yang Membuat Kontrak Berisiko Secara Hukum
Kontrak empat puluh halaman pun bisa jadi bom waktu. Tujuh lubang yang paling sering muncul ketika kontrak sudah telanjur jadi perkara.
Digugat Wanprestasi? Periksa Lalai dan Keadaan Memaksa
Tidak setiap kegagalan memenuhi kontrak otomatis melahirkan kewajiban membayar ganti rugi. KUHPerdata memberi ruang pembelaan lewat syarat kelalaian dan keadaan memaksa.
Lima Alasan Keputusan Pejabat Pemerintahan Dapat Digugat
Izinmu dicabut tanpa penjelasan? Keputusan pejabat bukan sabda yang tak bisa disentuh. Lima alasan yang bisa membuat keputusan pemerintah dibatalkan di pengadilan.
Dilaporkan karena Unggahan Media Sosial
Satu unggahan bisa berujung panggilan polisi. Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE kini dibatasi secara tegas, baik oleh undang-undang maupun oleh Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024.
Enam Alasan Penghapus Pidana
Melawan maling di rumah sendiri, lalu kamu yang dilaporkan. Hukum tidak selalu menghukum orang yang terpaksa. Enam alasan dalam KUHP Nasional yang membuat perbuatan terlarang tidak dipidana.
Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan
Sama-sama ditandatangani. Nilainya di depan hakim bisa langit dan bumi. Akta autentik dan akta di bawah tangan, dan kenapa cap notaris di pojok kertas belum tentu mengubah apa-apa.
Tuntutan Ganti Rugi Tidak Bisa Sembarangan
Angka miliaran dalam petitum sering membuat tergugat panik. KUHPerdata membatasi kerugian apa saja yang dapat dibebankan kepada debitur, dan setiap angkanya harus dibuktikan.
Mengenal PTUN dan Kewenangannya
Menggugat negara bukan mimpi. Ada pengadilannya, dan namanya PTUN. Apa yang bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apa yang tidak, dan apa saja yang berubah sejak 2014.
Rumah Digeledah, Barang Disita: Kenali Batasnya
Penggeledahan dan penyitaan menyentuh ruang paling pribadi seseorang. KUHAP baru mewajibkan izin ketua pengadilan negeri dan menyediakan jalan untuk mengujinya bila dilanggar.
Perbedaan Penipuan, Penggelapan, dan Pencurian
Barangnya hilang, pelakunya jelas. Tapi salah menyebut kejahatannya bisa membuat laporanmu jalan di tempat. Tiga kejahatan harta benda yang paling sering tertukar, dan satu pertanyaan sederhana untuk membedakannya.
Lima Hal yang Perlu Diperiksa Sebelum Membeli Tanah
Uang sudah lunas. Tanahnya ternyata bukan milik penjual. Lima pemeriksaan yang wajib kamu lakukan sebelum satu rupiah pun berpindah tangan.
Digugat sebagai Penjamin? Anda Punya Hak Istimewa
Menandatangani jaminan untuk utang orang lain bisa berujung gugatan. KUHPerdata memberi penjamin hak-hak yang tidak dimiliki debitur utama, asalkan diajukan tepat waktu.
Apa Itu Judicial Review?
Undang-undang yang disahkan ratusan wakil rakyat bisa dinyatakan tak mengikat oleh sembilan hakim. Itulah judicial review, rem darurat dalam negara hukum.
Kecelakaan Lalu Lintas, Pengemudi Jadi Tersangka
Pengemudi yang lalai dapat diproses pidana, tetapi hukum membedakan kelalaian dari kejahatan. Kenali ancaman Pasal 310 UU LLAJ, kewajiban di lokasi kejadian, dan ruang pemulihan yang tersedia.
Tujuh Hal yang Perlu Diketahui tentang Praperadilan
Praperadilan kini bukan sekadar menguji penangkapan dan penahanan. Objeknya bertambah, waktunya dipersingkat, dan aturan mainnya digeser lagi oleh SEMA 3/2026. Tujuh hal tentang praperadilan versi KUHAP baru yang wajib dipegang advokat dan hakim.
Perbedaan Hak Milik, HGB, HGU, dan Hak Pakai
Sertipikatnya ada. Tapi haknya bisa habis. Empat hak atas tanah yang paling sering ditemui, dan kenapa kata "punya tanah" tidak selalu berarti hak milik.
Kendaraan Kredit Tidak Boleh Ditarik Sepihak
Telat membayar angsuran tidak memberi hak kepada siapa pun untuk merampas kendaraan di jalan. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan batas eksekusi jaminan fidusia.
Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.
Bersalah, tetapi Tidak Harus Dipenjara
KUHP Nasional tidak lagi menjadikan penjara satu-satunya jawaban. Ada pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pedoman untuk menghindari penjara, hingga pemaafan hakim.
Mengenal Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
Dulu keadilan restoratif hidup di peraturan internal polisi, jaksa, dan MA. Sejak 2026 ia punya rumah sendiri di undang-undang. Syarat, pengecualian, dan jebakan yang perlu kamu pahami sebelum menawarkan atau menerima perdamaian.
Enam Hal yang Perlu Diketahui tentang Hukum Waris
Warisan bisa menyatukan keluarga. Bisa juga membuat saudara kandung saling gugat. Enam hal tentang hukum waris yang sebaiknya kamu tahu sebelum duka berubah jadi perkara.
Pembeli Beriktikad Baik Dilindungi Hukum
Membeli tanah dengan prosedur yang benar, lalu digugat pihak lain yang mengaku pemilik. SEMA No. 4 Tahun 2016 merumuskan kriteria pembeli beriktikad baik yang layak dilindungi.
Bagaimana Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia?
Perda boleh mengatur jam buka warungmu. Tapi sejak 2026, Perda tidak bisa lagi mengancammu dengan kurungan. Kedudukan Perda dalam hierarki, siapa yang bisa membatalkannya, dan perubahan besar lewat UU 1/2026.
Perkara Bisa Gugur Sebelum Disidangkan
Tidak semua laporan harus berakhir di putusan. KUHP Nasional mengatur delapan keadaan yang membuat negara kehilangan kewenangan menuntut, termasuk kedaluwarsa dan pencabutan pengaduan.
Apa Itu Plea Bargain dalam KUHAP Baru?
Mengaku bersalah kini punya jalur resmi. Imbalannya keringanan, tapi syaratnya tidak ringan. Pengakuan bersalah dalam KUHAP baru, siapa yang bisa memakainya, dan apa bedanya dengan keadilan restoratif.
Apa Akibat Hukumnya Jika Seseorang Tidak Memenuhi Perjanjian?
Janji yang diingkari ada harganya. KUHPerdata sudah menuliskan tagihannya sejak lama. Apa saja yang bisa dituntut ketika lawan kontrakmu ingkar janji, dan apa yang tidak.
Digugat Lagi untuk Perkara yang Sama? Ne Bis in Idem
Perkara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan berulang-ulang. Kenali unsur ne bis in idem dan cara yurisprudensi membacanya.
Bisakah Perusahaan Dijatuhi Hukuman Pidana?
Perusahaan memang tidak bisa dipenjara. Tapi sejak 2026 ia bisa didenda, dirampas keuntungannya, bahkan dibubarkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional, plus putusan MK akhir Oktober 2026 yang mengubah cara menjeratnya.
Lima Hal yang Harus Diketahui tentang Penangkapan
Dijemput tengah malam tanpa surat? KUHAP baru membatasi penangkapan lebih ketat dari yang kamu kira. Lima hal tentang penangkapan yang sebaiknya diketahui setiap orang, sebelum ketukan di pintu itu datang.