Platform publikasi dan literasi hukum IndonesiaJakarta Pusat, Indonesia Instagram LinkedIn
Arsip HukumIndonesia

Pembeli Beriktikad Baik Dilindungi Hukum

Membeli tanah dengan prosedur yang benar, lalu digugat pihak lain yang mengaku pemilik. SEMA No. 4 Tahun 2016 merumuskan kriteria pembeli beriktikad baik yang layak dilindungi.

Deretan gedung perkantoran di pusat kota pada siang hari

Bayangkan sudah membeli tanah di hadapan PPAT, membayar lunas, dan memegang sertipikat, lalu suatu hari digugat orang yang mengaku sebagai pemilik sebenarnya. Situasi seperti ini cukup sering terjadi. Hukum tidak membiarkan pembeli yang jujur dan berhati-hati menanggung akibatnya begitu saja.

Kriteria pertama: prosedur dan dokumen yang sah

SEMA No. 4 Tahun 2016 merumuskan kriteria pembeli beriktikad baik. Kriteria pertama, pembelian dilakukan dengan tata cara dan dokumen yang sah. Pembeliannya bisa melalui pelelangan umum, atau di hadapan PPAT.

Untuk tanah adat atau tanah yang belum terdaftar, jual beli dilakukan secara tunai dan terang di hadapan atau diketahui kepala desa atau lurah setempat, didahului penelitian mengenai status tanahnya. Dalam semua bentuk itu, pembelian harus dilakukan dengan harga yang layak.

Kriteria kedua: kehati-hatian

Pembeli juga harus menunjukkan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah. Penjual harus pihak yang berhak sesuai bukti kepemilikannya, tanahnya tidak sedang disita, dan tidak sedang dijaminkan atau dibebani hak tanggungan.

Untuk tanah bersertipikat, pembeli diharapkan telah memperoleh keterangan dari Badan Pertanahan Nasional serta mengetahui riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dan pemegang sertipikatnya.

Mengapa kriteria ini penting

Dalam sengketa tanah, penggugat sering mendalilkan bahwa penjual tidak berhak menjual. Bila pembeli dapat membuktikan dirinya memenuhi kriteria iktikad baik, kedudukannya menjadi kuat untuk dipertahankan di hadapan hakim.

Pembelian melalui lelang yang dilaksanakan sesuai prosedur juga diakui sebagai cara perolehan yang sah. Meski begitu, perlindungan ini tidak mutlak. Hakim tetap menilai fakta dalam setiap perkara.

Jejak pembelian adalah pembelaan

Kumpulkan seluruh jejak pembelian, yaitu akta jual beli, risalah lelang, bukti pembayaran, hasil pengecekan sertipikat di BPN, surat keterangan dari kantor desa atau kelurahan, serta bukti penguasaan fisik tanah. Dokumen-dokumen inilah yang menunjukkan bahwa Anda membeli dengan jujur dan berhati-hati. Tanpa dokumen, iktikad baik sulit dibuktikan.

Landasan pemikirannya

Iktikad baik dalam perolehan hak memiliki dimensi subjektif, yaitu pembeli tidak mengetahui cacat hak penjual, dan dimensi objektif, yaitu pembeli bertindak dengan kehati-hatian yang patut. Perlindungan pembeli beriktikad baik menjaga kepastian hukum dan kepercayaan dalam lalu lintas jual beli tanah.

Kejujuran dan kehati-hatian saat membeli adalah pembelaan terbaik ketika kepemilikan digugat.

Dasar hukum yang dirujuk

  • SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
  • Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Sumber dan bacaan lanjutan

Catatan redaksiArtikel ini bersifat edukasi hukum umum dan tidak menggantikan penilaian atas fakta serta dokumen dalam perkara tertentu. Isinya menggambarkan aturan pada tanggal terbit. Baca juga disclaimer kami.
Ada pertanyaan tentang topik ini?Kirim pesan ke Arsip Hukum lewat Instagram atau LinkedIn.
Bagikan tulisan ini