Delapan Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Masih menghafal lima alat bukti dari Pasal 184? Daftar itu sudah pensiun sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru mengenal delapan alat bukti. Petunjuk hilang dari daftar, rekaman CCTV dan isi chat kini berdiri sebagai bukti tersendiri.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Motor Dewi raib dari parkiran minimarket pukul sembilan malam. Ia cuma pegang dua hal, rekaman CCTV toko yang memperlihatkan wajah pelaku dan tangkapan layar iklan motor yang sama di marketplace dua hari kemudian. Tidak ada saksi mata. Teman kantornya bilang, "Percuma, CCTV itu cuma petunjuk, harus ada saksi." Dewi hampir menyerah sebelum sempat melapor.
Dasar hukum dan pembahasan
UU 20/2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026 (Pasal 369) dan mencabut UU 8/1981 (Pasal 362). Disarikan dari Pasal 235 ayat (1), alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk pembuktian di sidang sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Bandingkan dengan Pasal 184 KUHAP lama yang hanya memuat lima jenis, termasuk petunjuk. Pasal 242 merinci bukti elektronik sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Rekaman dan tangkapan layar milik Dewi masuk di sini.
Hal yang perlu dipahami
Mitosnya, makin banyak jenis alat bukti berarti makin gampang orang dipidana. Ambang buktinya justru tidak turun. Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tetap mensyaratkan minimal dua alat bukti (Pasal 90, 94, dan 100 ayat (5)). Jenis terakhir dalam Pasal 235 ayat (1) juga dikunci dengan syarat diperoleh secara tidak melawan hukum. Kalau praperadilan menyatakan penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti dari tindakan itu tidak bisa dipakai (Pasal 163 ayat (3)). Hakim dan advokat sekarang menguji dua hal sekaligus, apa buktinya dan bagaimana bukti itu didapat.
Langkah praktis
Simpan file asli rekaman atau chat, jangan hanya tangkapan layar yang sudah dipotong. Catat kapan, dari perangkat apa, dan oleh siapa file itu diambil. Serahkan ke penyidik lewat berita acara penyitaan dan minta salinannya. Kalau kamu advokat terdakwa, telusuri jalur perolehan setiap bukti elektronik sejak awal, karena keberatan soal cara memperoleh bukti paling ampuh diajukan sebelum perkara berjalan jauh.
Bukti yang kuat lahir dari cara memperoleh yang bersih.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama)
Baca juga
Tujuh Tahapan Proses Perkara Pidana
Dari meja pelaporan sampai eksekusi putusan, perkara pidana melewati tujuh pintu. Di tiap pintu ada hak yang bisa hilang kalau kamu lengah. Peta perjalanan perkara pidana menurut KUHAP baru, supaya kamu tahu perkaramu sedang di mana.
Bisakah Perusahaan Dijatuhi Hukuman Pidana?
Perusahaan memang tidak bisa dipenjara. Tapi sejak 2026 ia bisa didenda, dirampas keuntungannya, bahkan dibubarkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional, plus putusan MK akhir Oktober 2026 yang mengubah cara menjeratnya.
Tujuh Hal yang Perlu Diketahui tentang Praperadilan
Praperadilan kini bukan sekadar menguji penangkapan dan penahanan. Objeknya bertambah, waktunya dipersingkat, dan aturan mainnya digeser lagi oleh SEMA 3/2026. Tujuh hal tentang praperadilan versi KUHAP baru yang wajib dipegang advokat dan hakim.