Empat Syarat Sahnya Perjanjian
Tanda tangan sudah. Meterai sudah. Tetap bisa batal. Empat syarat sah perjanjian ini sering dianggap hafalan semester satu. Padahal cukup satu yang bolong, kontrakmu goyah di depan hakim.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Rina meminjamkan Rp40 juta ke sahabatnya sejak SMA. Perjanjiannya ditulis tangan di kertas folio, ditandatangani berdua di warung kopi, tanpa meterai. Setahun lewat, uang tak kunjung kembali. Waktu ditagih, jawabannya enteng sekali: "Itu nggak sah, Rin, nggak ada meterainya." Rina pulang dengan dada sesak. Marah, tapi juga mulai ragu sendiri. Jangan-jangan sahabatnya benar?
Dasar hukum dan pembahasan
Disarikan dari Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian sah bila ada kesepakatan para pihak, para pihak cakap membuat perikatan, ada suatu hal tertentu sebagai objeknya, dan ada sebab yang halal. Kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif karena menyangkut orangnya. Objek dan sebab disebut syarat objektif karena menyangkut isi perjanjian. Pembagian ini kelihatan teoretis, tapi akibat hukumnya jauh berbeda, dan di situlah banyak gugatan menang atau kalah.
Hal yang perlu dipahami
Syarat subjektif yang tidak terpenuhi membuat perjanjian dapat dibatalkan, dan selama belum dibatalkan hakim ia tetap mengikat. Syarat objektif yang tidak terpenuhi membuat perjanjian batal demi hukum, dianggap tak pernah ada. Meterai tidak ada di daftar itu. UU 10/2020 menyebut bea meterai sebagai pajak atas dokumen, bukan syarat sah perjanjian. Perjanjian lisan juga sah, kecuali undang-undang mewajibkan bentuk tertentu, misalnya hibah yang menurut Pasal 1682 KUHPerdata harus dengan akta notaris. Soal umur, Pasal 330 KUHPerdata menyebut 21 tahun, sementara SEMA 7/2012 memberi pedoman 18 tahun atau sudah kawin. Kertas folio Rina tetap berdiri.
Langkah praktis
Sebelum tanda tangan, uji empat hal ini dengan jujur. Pastikan tak ada pihak yang setuju karena ditekan, keliru, atau ditipu. Cek usia dan status lawan kontrak, dan kalau ia mewakili perusahaan, cek kewenangannya di anggaran dasar. Tulis objeknya serinci mungkin, jumlah, spesifikasi, tenggat. Pastikan isinya tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Meterai tetap berguna, karena dokumen yang dipakai sebagai alat bukti di pengadilan wajib dilunasi bea meterainya, dan itu bisa dilakukan belakangan lewat pemeteraian kemudian.
Kontrak yang kuat lahir dari isi yang benar, bukan dari tempelan meterai.
Dasar hukum yang dirujuk
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU 10/2020 tentang Bea Meterai
- SEMA 7/2012
Baca juga
Tujuh Penyebab Perjanjian Dapat Dibatalkan
Kontraknya sah. Sampai seseorang membuktikan ia dipaksa, ditipu, atau dimanfaatkan. Tujuh pintu pembatalan perjanjian yang jarang dibaca orang sebelum tanda tangan.
Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan
Sama-sama ditandatangani. Nilainya di depan hakim bisa langit dan bumi. Akta autentik dan akta di bawah tangan, dan kenapa cap notaris di pojok kertas belum tentu mengubah apa-apa.
Lima Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Semuanya disebut aturan. Tapi kekuatannya tidak pernah sama. Lima jenis peraturan yang paling sering menyentuh hidupmu sehari-hari, dan satu dokumen yang sering dikira peraturan padahal bukan.