Ditetapkan Tersangka, Belum Tentu Bersalah

Surat penetapan tersangka sering diterima seperti vonis. Keluarga panik, kabar menyebar, dan orang yang bersangkutan merasa seolah sudah kalah. Padahal hukum memandangnya jauh berbeda. Seorang tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. KUHAP baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menambah lapisan perlindungan itu dengan sejumlah hak yang melekat sejak pemeriksaan pertama.

Syarat seseorang menjadi tersangka

Penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena ada laporan. Pasal 90 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti. Surat penetapannya wajib ditandatangani penyidik dan diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lama satu hari sejak diterbitkan, lengkap dengan identitas, uraian singkat perkara, dan hak-hak tersangka.

Penetapan tersangka juga digolongkan sebagai upaya paksa dalam Pasal 89 huruf a. Konsekuensinya penting. Karena termasuk upaya paksa, sah atau tidaknya penetapan itu dapat diuji di pengadilan melalui praperadilan.

Hak yang melekat di ruang pemeriksaan

Pasal 142 KUHAP baru merinci hak-hak tersangka. Beberapa yang paling menentukan jalannya perkara adalah hak memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan, hak diberi tahu sangkaan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti, serta hak diberi tahu seluruh haknya sebelum pemeriksaan dimulai.

Tersangka juga berhak memberi atau menolak memberi keterangan, menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan, dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ia berhak bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat, dan berhak mengajukan penyelesaian melalui keadilan restoratif bila perkaranya memenuhi syarat.

Pemeriksaan kini direkam

Perubahan yang paling terasa ada di Pasal 30. Pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana wajib direkam dengan kamera pengawas selama berlangsung. Rekaman itu dapat dipakai untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, dan juga untuk pembelaan tersangka.

Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka atas bantuan hukum (Pasal 31). Advokat yang mendampingi dapat menyatakan keberatan bila terjadi intimidasi atau muncul pertanyaan yang menjerat (Pasal 32). Tekanan di ruang pemeriksaan bukan lagi sesuatu yang harus ditelan diam-diam. Ada rekaman, dan ada advokat yang berhak mencatat keberatan.

Kesalahan yang paling sering terjadi

Banyak perkara menjadi berat justru karena pemeriksaan pertama. Orang datang sendirian, menjawab pertanyaan tanpa memahami pasal yang disangkakan, lalu menandatangani berita acara tanpa membacanya kembali. Keterangan itu akan terbawa sampai ke persidangan dan sulit ditarik.

Strategi pembelaan semestinya disusun sebelum duduk di depan penyidik, bukan setelah berkas dilimpahkan ke penuntut umum. Bacalah surat penetapan dengan teliti, pahami pasal yang disangkakan, dan pastikan pendampingan sudah ada sejak pemeriksaan berikutnya.

Landasan pemikirannya

Asas praduga tidak bersalah menempatkan tersangka sebagai subjek yang belum terbukti bersalah. Prinsip due process of law menuntut setiap upaya paksa tunduk pada prosedur yang sah. Asas nemo tenetur se ipsum accusare melandasi hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, dan prinsip equality of arms menjelaskan mengapa pendampingan advokat sejak awal merupakan bagian dari peradilan yang adil.

Status tersangka adalah awal sebuah proses hukum, bukan akhir dari pembelaan.