Kamus istilah hukum

Akta autentik

Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Akta autentik memberi bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Contoh: Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat notaris.

Rujukan: Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata

Akta di bawah tangan

Tulisan yang ditandatangani para pihak tanpa perantaraan pejabat umum. Kekuatan buktinya bergantung pada pengakuan pihak yang menandatangani.

Rujukan: Pasal 1874 dan 1875 KUHPerdata

Amar putusan

Bagian putusan yang memuat pernyataan hakim tentang apa yang diputuskan, misalnya mengabulkan, menolak, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Disebut juga diktum.

Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Rujukan: Pasal 1 angka 1 UU 30/1999

Asas legalitas

Asas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Rujukan: Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP

Badan hukum

Subjek hukum selain manusia yang memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari pengurus dan pemiliknya, serta dapat memikul hak dan kewajiban atas namanya sendiri.

Contoh: Perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.

Bagian mutlak

Bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang tidak boleh dikurangi oleh pewaris lewat hibah atau wasiat.

Rujukan: Pasal 913 KUHPerdata

Banding

Upaya hukum biasa untuk meminta pengadilan tingkat banding memeriksa ulang perkara yang telah diputus pengadilan tingkat pertama, baik fakta maupun penerapan hukumnya.

Berkekuatan hukum tetap

Keadaan ketika putusan pengadilan tidak lagi dapat dilawan dengan upaya hukum biasa, sehingga dapat dilaksanakan.

Gugatan perwakilan kelompok

Gugatan yang diajukan satu orang atau lebih untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kesamaan fakta serta dasar hukum.

Rujukan: Perma 1/2002

Gugatan sederhana

Tata cara pemeriksaan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian sederhana.

Rujukan: Perma 2/2015 sebagaimana diubah Perma 4/2019

Hak tanggungan

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu.

Rujukan: Pasal 1 angka 1 UU 4/1996

Harta bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.

Rujukan: Pasal 35 UU 1/1974 tentang Perkawinan

Itikad baik

Kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur dan patut.

Rujukan: Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Jaminan fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang.

Rujukan: Pasal 1 angka 2 UU 42/1999

Kasasi

Upaya hukum biasa ke Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya, bukan untuk memeriksa ulang fakta.

Rujukan: Pasal 30 UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Keadaan memaksa

Keadaan di luar kendali debitur yang membuatnya terhalang memenuhi kewajiban, sehingga ia tidak dapat dituntut mengganti biaya, rugi, dan bunga.

Rujukan: Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata

Kedudukan hukum

Syarat bahwa pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan memang berhak mengajukannya karena hak atau kepentingannya dirugikan.

Rujukan: Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kepailitan

Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Debitur dapat dinyatakan pailit bila mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Rujukan: Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004

Lex posterior derogat legi priori

Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan lama yang setingkat dan mengatur hal yang sama.

Lex specialis derogat legi generali

Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, sepanjang keduanya setingkat dan mengatur hal yang sama.

Lex superior derogat legi inferiori

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dalam perkara perdata di pengadilan, mediasi wajib ditempuh lebih dulu.

Rujukan: Perma 1/2016

Ne bis in idem

Asas bahwa perkara yang sama, antara pihak yang sama, dan mengenai pokok yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Rujukan: Pasal 1917 KUHPerdata untuk perkara perdata

Pacta sunt servanda

Asas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Rujukan: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

Pemilik manfaat

Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus, mengendalikan korporasi, atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, meskipun namanya tidak tercatat sebagai pemilik.

Rujukan: Perpres 13/2018

Pengujian peraturan perundang-undangan

Kewenangan pengadilan menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Rujukan: Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Peninjauan kembali

Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan terbatas seperti ditemukannya bukti baru atau kekhilafan hakim yang nyata.

Rujukan: Pasal 67 UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung untuk perkara perdata

Penundaan kewajiban pembayaran utang

Masa yang diberikan pengadilan niaga agar debitur dan kreditor dapat merundingkan rencana perdamaian, termasuk tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang.

Rujukan: Pasal 222 UU 37/2004

Perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.

Rujukan: Pasal 1365 KUHPerdata

Praduga tak bersalah

Asas bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap.

Rujukan: Pasal 8 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sita jaminan

Penyitaan atas harta tergugat selama perkara berjalan untuk menjamin gugatan penggugat dapat dilaksanakan bila dikabulkan.

Rujukan: Pasal 227 HIR

Somasi

Teguran dari kreditor agar debitur memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu. Somasi lazim dipakai untuk menyatakan debitur lalai.

Rujukan: Pasal 1238 KUHPerdata

Uang pesangon

Pembayaran dari pengusaha kepada pekerja akibat pemutusan hubungan kerja, yang besarnya dihitung dari masa kerja dan alasan pemutusan.

Contoh: Coba hitung dengan Kalkulator Pesangon di menu Legal Tools.

Rujukan: Pasal 40 PP 35/2021

Verstek

Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut.

Rujukan: Pasal 125 HIR

Verzet

Perlawanan tergugat terhadap putusan verstek, yang diajukan ke pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

Rujukan: Pasal 129 HIR

Wanprestasi

Tidak dipenuhinya kewajiban yang lahir dari perjanjian. Bentuknya dapat berupa tidak melaksanakan sama sekali, terlambat, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan hal yang dilarang perjanjian.

Contoh: Pemasok tidak mengirim barang sampai batas waktu yang disepakati.

Rujukan: Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata

Yurisprudensi

Putusan pengadilan terdahulu yang diikuti hakim lain dalam memutus perkara serupa, sehingga menjadi salah satu sumber hukum.