Lima Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Semuanya disebut aturan. Tapi kekuatannya tidak pernah sama. Lima jenis peraturan yang paling sering menyentuh hidupmu sehari-hari, dan satu dokumen yang sering dikira peraturan padahal bukan.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Bu Ratna mengelola usaha katering rumahan. Dalam sebulan ia menerima tiga dokumen sekaligus, yaitu Perda soal izin usaha pangan, peraturan menteri soal label, dan surat edaran dinas yang isinya justru menambah syarat baru. Ketiganya saling bertabrakan. "Yang mana yang harus saya ikuti?" tanyanya ke petugas. Petugas itu sendiri tidak yakin.
Dasar hukum dan pembahasan
Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyusun hierarki dari UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, sampai Perda Kabupaten/Kota. Undang-undang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama Presiden, dan materinya antara lain pengaturan lebih lanjut UUD serta tindak lanjut putusan MK (Pasal 10). Perppu ditetapkan Presiden dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945). Putusan MK 138/PUU-VII/2009 memberi tiga ukuran kegentingan itu, dan Perppu wajib mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya atau harus dicabut. PP ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 12).
Hal yang perlu dipahami
Perpres berisi materi yang diperintahkan undang-undang, PP, atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 13). Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah untuk otonomi daerah, tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, dan penjabaran aturan yang lebih tinggi (Pasal 14). Kekuatan hukumnya mengikuti hierarki (Pasal 7 ayat (2)). Di luar daftar itu, Pasal 8 mengakui peraturan menteri, Peraturan MA, Peraturan MK, dan lainnya sepanjang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Mitosnya, surat edaran setara peraturan. Bukan. Surat edaran adalah naskah dinas yang tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 dan 8, sehingga tidak dapat menambah kewajiban baru di luar peraturan yang ada.
Langkah praktis
Kalau dua aturan bertabrakan, cek dulu letaknya dalam hierarki, aturan yang lebih tinggi menyampingkan yang lebih rendah. Cek apakah peraturan menteri atau lembaga itu memang diperintahkan aturan di atasnya. Telusuri status aturannya di JDIH atau peraturan.bpk.go.id, karena banyak yang sudah diubah atau dicabut. Kalau sebuah peraturan di bawah undang-undang merugikanmu, uji materiilnya diajukan ke Mahkamah Agung.
Tidak semua yang berstempel instansi itu hukum.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan MK 138/PUU-VII/2009
Baca juga
Apa Perbedaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden?
Sama-sama ditandatangani Presiden. Tapi PP dan Perpres bukan saudara kembar. Bedanya ada di dasar pembentukan, materi muatan, dan posisinya dalam hierarki.
Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.
Bagaimana Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia?
Perda boleh mengatur jam buka warungmu. Tapi sejak 2026, Perda tidak bisa lagi mengancammu dengan kurungan. Kedudukan Perda dalam hierarki, siapa yang bisa membatalkannya, dan perubahan besar lewat UU 1/2026.