Ada Klausul Arbitrase, Pengadilan Negeri Tidak Berwenang

Klausul penyelesaian sengketa biasanya ditaruh di pasal-pasal terakhir kontrak dan jarang dibaca dengan saksama. Padahal, ketika sengketa muncul, klausul itulah yang menentukan ke mana perkara harus dibawa. Bila kontrak memilih arbitrase, gugatan di pengadilan negeri berdiri di atas dasar yang rapuh.

Bunyi undang-undangnya

Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan dengan tegas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 ayat (1) menambahkan bahwa perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk membawa sengketanya ke pengadilan negeri.

Pasal 11 ayat (2) bahkan mewajibkan pengadilan negeri menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang.

Sikap Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3179 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili gugatan atas perjanjian yang memuat klausul arbitrase, baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi.

Karena menyangkut kewenangan absolut, eksepsinya dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan (Pasal 134 HIR). Pasal itu juga mewajibkan hakim menyatakan dirinya tidak berwenang bila perkara memang berada di luar kewenangannya, sekalipun tidak diminta.

Yang perlu diperiksa lebih dulu

Tidak setiap sengketa otomatis masuk ranah arbitrase. Periksa apakah klausul arbitrase dibuat tertulis dan ditandatangani para pihak. Periksa juga apakah sengketanya termasuk bidang perdagangan dan menyangkut hak yang menurut hukum dikuasai penuh oleh para pihak, sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1).

Dua hal lain sering terlewat. Pastikan gugatan benar-benar bersumber dari perjanjian yang memuat klausul tersebut, dan cermati bila hubungan para pihak diatur oleh lebih dari satu kontrak dengan klausul penyelesaian sengketa yang berbeda-beda.

Langkah setelah gugatan diterima

Kumpulkan seluruh dokumen perjanjian beserta adendumnya, lalu baca klausul penyelesaian sengketanya dengan teliti. Bila klausul arbitrase berlaku, eksepsi kewenangan absolut dapat mengakhiri perkara di pengadilan negeri, dan sengketa kembali ke forum yang memang dipilih para pihak sejak awal.

Landasan pemikirannya

Asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata membuat pilihan forum dalam kontrak mengikat para pihak layaknya undang-undang. Doktrin kompetensi absolut menempatkan klausul arbitrase sebagai penentu lembaga yang berwenang, bukan sekadar urusan wilayah.

Kesepakatan forum penyelesaian sengketa mengikat para pihak, termasuk pihak yang menggugat.