Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Ilustrasi

Kisah ilustrasi. Bu Wulan membayar uang muka Rp60 juta ke kontraktor untuk renovasi rumah. Tiga bulan kemudian proyek mangkrak, kontraktor menghilang. Di saat yang sama, galian proyek itu membuat tembok rumah tetangganya, Pak Agus, retak parah. Satu proyek, dua orang dirugikan. Tapi jalan hukum mereka berbeda. Bu Wulan punya kontrak dengan kontraktor itu. Pak Agus tidak punya apa-apa selain tembok yang retak.

Dasar hukum dan pembahasan

Wanprestasi lahir dari perjanjian. Debitur dianggap lalai setelah diberi peringatan atau somasi, atau karena tenggat dalam perjanjian sudah lewat (Pasal 1238 KUHPerdata), lalu wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1243). Itulah posisi Bu Wulan. Perbuatan melawan hukum lahir dari undang-undang. Disarikan dari Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian itu. Tidak perlu ada kontrak, tidak perlu somasi. Itulah posisi Pak Agus.

Hal yang perlu dipahami

Mitosnya, asal ada kerugian, pakai saja PMH karena lebih luas. Hati-hati. Ganti rugi wanprestasi dibatasi Pasal 1246 sampai 1248, yakni kerugian yang dapat diduga saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat langsung dari ingkar janji. Di PMH, undang-undang tidak merinci bentuk ganti rugi, dan Pasal 1371 serta 1372 membuka kerugian immateriil untuk luka, cacat, dan penghinaan. Soal menggabungkan keduanya dalam satu gugatan, Putusan MA 1875 K/Pdt/1984 menyatakan penggabungan itu tidak dibenarkan. Pedoman yang lebih baru, disarikan dari rumusan kamar perdata SEMA 1/2022, menyebut posita yang menguraikan hubungan perjanjian dengan petitum PMH tidak otomatis membuat gugatan kabur. Praktiknya masih bergantung pada kerapian posita dan petitum.

Langkah praktis

Tanyakan dulu, apakah ada perjanjian antara kamu dan pihak yang merugikan? Kalau ada dan yang dilanggar adalah janjinya, jalurnya wanprestasi. Kirim somasi tertulis dengan tenggat yang jelas, karena itu yang menandai kelalaian. Kalau tidak ada hubungan kontrak, atau yang dilanggar adalah kewajiban hukum umum, jalurnya PMH. Bila satu peristiwa memuat keduanya, pisahkan dalil dan tuntutannya secara tegas, jangan dicampur dalam satu kalimat petitum.

Kontrak menentukan jalanmu ke pengadilan.