Apa Perbedaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden?
Sama-sama ditandatangani Presiden. Tapi PP dan Perpres bukan saudara kembar. Bedanya ada di dasar pembentukan, materi muatan, dan posisinya dalam hierarki.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Di sebuah rapat legal perusahaan, Tika, staf paling junior, memberanikan diri bertanya. "Pak, undang-undangnya memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan PP, tapi yang terbit malah Perpres. Itu boleh?" Ruangan hening sebentar. Atasannya tersenyum dan berkata, pertanyaan itu justru yang sering dilewatkan orang yang sudah lama di bidang hukum.
Dasar hukum dan pembahasan
PP ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 12 UU 12/2011). Artinya PP selalu punya undang-undang induk. Perpres ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13). Materinya bisa berupa perintah undang-undang, perintah PP, atau kebijakan pemerintahan yang bersumber dari kekuasaan Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Hal yang perlu dipahami
Mitosnya, karena keduanya produk Presiden, Perpres bisa mengatur apa saja yang diatur PP. Tidak begitu. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, PP berada di atas Perpres, sehingga Perpres tidak boleh bertentangan dengan PP. Kalau undang-undang tegas memerintahkan pengaturan dengan PP, bentuk itu yang harus dipakai. Keduanya juga sama-sama tidak boleh memuat ketentuan pidana, karena Pasal 15 UU 12/2011, yang kini diubah UU 1/2026, membatasi materi pidana pada undang-undang dan Perda. Dua-duanya bisa diuji ke Mahkamah Agung bila dianggap bertentangan dengan undang-undang.
Langkah praktis
Saat membaca PP atau Perpres, buka bagian mengingat untuk melihat pasal mana yang menjadi dasar pembentukannya. Cocokkan bentuk peraturan dengan perintah di undang-undang induk. Kalau sebuah Perpres atau PP menambah kewajiban atau sanksi yang tidak dikenal undang-undang induknya, catat sebagai potensi uji materiil ke MA. Pantau status perubahannya, karena keduanya sering direvisi dalam waktu singkat.
Bentuk peraturan bukan formalitas. Ia menentukan sejauh mana aturan itu boleh melangkah.
Dasar hukum yang dirujuk
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana
Baca juga
Bagaimana Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia?
Perda boleh mengatur jam buka warungmu. Tapi sejak 2026, Perda tidak bisa lagi mengancammu dengan kurungan. Kedudukan Perda dalam hierarki, siapa yang bisa membatalkannya, dan perubahan besar lewat UU 1/2026.
Lima Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Semuanya disebut aturan. Tapi kekuatannya tidak pernah sama. Lima jenis peraturan yang paling sering menyentuh hidupmu sehari-hari, dan satu dokumen yang sering dikira peraturan padahal bukan.
Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.