Bagaimana Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia?
Perda boleh mengatur jam buka warungmu. Tapi sejak 2026, Perda tidak bisa lagi mengancammu dengan kurungan. Kedudukan Perda dalam hierarki, siapa yang bisa membatalkannya, dan perubahan besar lewat UU 1/2026.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Mang Ujang berjualan cilok di trotoar dekat alun-alun. Suatu sore gerobaknya diangkut petugas, dan ia diberi tahu bahwa Perda ketertiban umum mengancamnya dengan kurungan tiga bulan. Malam itu ia tidak bisa tidur, memikirkan siapa yang akan menafkahi dua anaknya kalau ia ditahan. Yang tidak diceritakan kepadanya, ancaman itu sudah tidak berlaku sejak awal tahun.
Dasar hukum dan pembahasan
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6) UUD 1945). Dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Perda Provinsi berada di bawah Perpres, dan Perda Kabupaten/Kota di bawah Perda Provinsi. Materinya meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut aturan yang lebih tinggi (Pasal 14). Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah. Ia bukan sekadar aturan teknis, karena Perda termasuk sedikit jenis peraturan yang boleh memuat ketentuan pidana.
Hal yang perlu dipahami
UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah Pasal 15 UU 12/2011 dan Pasal 238 UU 23/2014. Kini Perda hanya boleh memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III, yakni Rp50 juta menurut Pasal 79 KUHP. Ancaman kurungan dalam Perda lama disesuaikan otomatis oleh Pasal IV UU 1/2026. Kurungan kurang dari enam bulan menjadi denda paling banyak kategori I, enam bulan atau lebih menjadi kategori II, dan bila kurungan diancamkan bersama denda, kurungannya dihapus. Perubahan kedua soal pembatalan. Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri dan gubernur membatalkan Perda. Pengujian Perda kini lewat Mahkamah Agung, sementara pengawasan pemerintah pusat berjalan sebelum Perda ditetapkan, misalnya evaluasi rancangan Perda APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang.
Langkah praktis
Kalau kamu dikenai sanksi berdasarkan Perda, cek bunyi sanksinya dan tanggal berlakunya, lalu bandingkan dengan UU 1/2026. Mintalah dasar hukum tertulis dari petugas. Bila Perda bertentangan dengan undang-undang, ajukan uji materiil ke Mahkamah Agung berdasarkan Perma 1/2011. Untuk pemerintah daerah, inventarisasi Perda yang masih memuat kurungan dan segera sesuaikan rumusannya agar tidak membingungkan aparat di lapangan.
Perda dekat dengan hidup sehari-hari. Karena itu ia juga harus paling cepat menyesuaikan diri.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan MK 137/PUU-XIII/2015
- Perma 1/2011
Baca juga
Apa Perbedaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden?
Sama-sama ditandatangani Presiden. Tapi PP dan Perpres bukan saudara kembar. Bedanya ada di dasar pembentukan, materi muatan, dan posisinya dalam hierarki.
Lima Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Semuanya disebut aturan. Tapi kekuatannya tidak pernah sama. Lima jenis peraturan yang paling sering menyentuh hidupmu sehari-hari, dan satu dokumen yang sering dikira peraturan padahal bukan.
Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.