Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Seorang advokat muda menyusun permohonan dengan semangat penuh. Objeknya peraturan menteri yang menurutnya merugikan ribuan pekerja. Ia daftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa minggu kemudian putusannya keluar, Mahkamah tidak berwenang. Argumennya mungkin kuat, tapi tidak pernah diperiksa. Ia salah pintu.
Dasar hukum dan pembahasan
MK menguji undang-undang dan Perppu terhadap UUD 1945. MA menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti PP, Perpres, Perda, dan peraturan menteri, terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 UU 12/2011). Pemohon di MK adalah perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara (Pasal 51 ayat (1) UU MK). Pemohon di MA adalah perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau privat (Pasal 31A ayat (2) UU MA). Lembaga negara tidak disebut sebagai pemohon di MA.
Hal yang perlu dipahami
Di MK, perkara diperiksa dalam sidang terbuka dengan pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, dan mendengar ahli, mengikuti PMK 7/2025. Di MA, Pasal 31A ayat (4) UU MA mewajibkan permohonan diperiksa paling lama 14 hari kerja sejak diterima, dengan hukum acara Perma 1/2011. Mitosnya, uji materiil di MA dibatasi 180 hari sejak peraturan ditetapkan. Batas itu ada di Perma 1/2004 dan sudah dihapus Perma 1/2011. Putusan MK berlaku sejak diucapkan. Putusan MA memerintahkan pejabat mencabut peraturannya, dan bila 90 hari tidak dicabut, peraturan itu demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 8 Perma 1/2011). Bila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji di MK, pemeriksaan di MA ditunda (Pasal 55 UU MK jo. Putusan MK 93/PUU-XV/2017).
Langkah praktis
Tentukan dulu jenis peraturan yang kamu persoalkan, karena jenis itu yang menentukan alamatnya. Pilih batu uji yang tepat, UUD 1945 untuk MK dan undang-undang untuk MA. Cek apakah undang-undang dasarnya sedang diuji di MK, karena itu bisa membuat perkaramu di MA tertunda. Siapkan uraian kedudukan hukum sejak awal, di kedua mahkamah itu yang pertama diperiksa.
Argumen terbaik pun tidak berguna bila diajukan ke pintu yang salah.
Dasar hukum yang dirujuk
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- PMK 7/2025
- Perma 1/2011
- Perma 1/2004
- Putusan MK 93/PUU-XV/2017
Baca juga
Lima Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Semuanya disebut aturan. Tapi kekuatannya tidak pernah sama. Lima jenis peraturan yang paling sering menyentuh hidupmu sehari-hari, dan satu dokumen yang sering dikira peraturan padahal bukan.
Apa Perbedaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden?
Sama-sama ditandatangani Presiden. Tapi PP dan Perpres bukan saudara kembar. Bedanya ada di dasar pembentukan, materi muatan, dan posisinya dalam hierarki.
Praperadilan, Pintu Menguji Status Tersangka
Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan bisa saja cacat prosedur. Praperadilan menyediakan forum untuk mengujinya, dan putusannya keluar paling lama tujuh hari.