Bersalah, tetapi Tidak Harus Dipenjara

Selama ini, putusan bersalah hampir selalu identik dengan penjara. KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menggeser cara pandang itu. Penjara ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan hakim diberi beragam pilihan lain yang lebih sesuai dengan keadaan perkara dan pelakunya.

Pilihan pidana pokok

Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional mengenal lima pidana pokok, yaitu penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Dua yang terakhir disebut membuka jalan keluar dari penjara bagi perkara-perkara ringan.

Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam penjara kurang dari lima tahun, apabila hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II (Pasal 85 ayat (1)). Dalam menjatuhkannya, hakim wajib mempertimbangkan antara lain pengakuan terdakwa, kemampuan kerjanya, dan persetujuan terdakwa (Pasal 85 ayat (2)).

Penjara sedapat mungkin dihindari

Pasal 70 memberi pedoman agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan bila ditemukan keadaan tertentu. Keadaan itu antara lain terdakwa masih anak atau berumur di atas tujuh puluh lima tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah membayar ganti rugi kepada korban, perbuatannya terjadi di kalangan keluarga, atau perbuatannya terjadi karena kealpaan.

Pedoman ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih, yang memiliki ancaman minimum khusus, yang sangat membahayakan masyarakat, atau yang merugikan keuangan negara (Pasal 70 ayat (2)).

Pemaafan hakim

Pembaruan yang paling banyak dibicarakan adalah pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta keadaan yang terjadi kemudian, dari segi keadilan dan kemanusiaan. Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim sebagai pedomannya.

Penerapannya sudah terlihat. Dalam Putusan No. 236/Pid.B/2026/PN Ptk tanggal 4 Agustus 2026, PN Pontianak menyatakan terdakwa terbukti turut serta melakukan penggelapan, tetapi memberinya pemaafan sehingga ia tidak dijatuhi pidana maupun tindakan. Pertimbangannya, terdakwa bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, mengganti seluruh kerugian, dan telah dimaafkan korban.

Semuanya harus diperjuangkan

Pilihan-pilihan tersebut tidak datang dengan sendirinya. Semuanya perlu diajukan dan dibuktikan dalam pembelaan, misalnya melalui riwayat hidup terdakwa, bukti ganti rugi, surat pernyataan maaf dari korban, jaminan keluarga, dan rencana pembinaan.

Pembelaan yang baik tidak selalu berarti menyangkal. Dalam perkara tertentu, strategi yang paling jujur sekaligus paling berhasil adalah memastikan hakim melihat seluruh keadaan yang meringankan.

Landasan pemikirannya

KUHP Nasional menganut pemidanaan yang berorientasi pada tujuan, bukan pembalasan. Pemaafan hakim (rechterlijk pardon) memberi ruang bagi keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sementara pidana penjara ditempatkan sebagai pilihan terakhir sesuai asas ultimum remedium.

Pembelaan juga berarti memperjuangkan hukuman yang adil dan manusiawi.