Enam Alasan Penghapus Pidana
Melawan maling di rumah sendiri, lalu kamu yang dilaporkan. Hukum tidak selalu menghukum orang yang terpaksa. Enam alasan dalam KUHP Nasional yang membuat perbuatan terlarang tidak dipidana.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Pukul dua dini hari, Pak Hasan terbangun mendengar pintu belakang dicongkel. Ada dua orang, salah satunya membawa celurit, dan anak perempuannya tidur di kamar paling dekat dapur. Ia mengayunkan tongkat kayu. Satu pelaku patah lengan. Seminggu kemudian keluarga pelaku melapor balik, dan Pak Hasan yang dipanggil penyidik.
Dasar hukum dan pembahasan
Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Seseorang tidak dipidana bila perbuatannya dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 UU 1/2023), melaksanakan perintah jabatan dari pejabat berwenang (Pasal 32), karena keadaan darurat (Pasal 33), atau sebagai pembelaan terpaksa (Pasal 34). Disarikan dari Pasal 34, pembelaan terpaksa adalah perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Pasal 35 masih menambah ketiadaan sifat melawan hukum sebagai dasar tidak dipidana.
Hal yang perlu dipahami
Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Anak yang belum berumur 12 tahun saat melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pasal 40). Orang yang dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau oleh ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, juga tidak dipidana (Pasal 42). KUHP Nasional masih punya beberapa lagi, yaitu disabilitas mental atau intelektual tertentu (Pasal 39), pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat (Pasal 43), dan perintah jabatan tanpa wewenang yang dijalankan dengan iktikad baik (Pasal 44). Mitosnya, asal membela diri pasti bebas. Hakim akan menilai apakah serangannya seketika, pembelaannya memang terpaksa, dan seimbang. Kalau terbukti, putusannya lepas dari segala tuntutan, dan terdakwa yang ditahan wajib dikeluarkan sejak putusan diucapkan (Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP).
Langkah praktis
Kalau terpaksa membela diri, lakukan secukupnya untuk menghentikan serangan, lalu segera laporkan kejadiannya ke polisi. Amankan rekaman CCTV, foto kerusakan pintu, visum atas luka di tubuhmu sendiri, dan nama tetangga yang mendengar keributan. Ceritakan urutan kejadian dengan konsisten sejak pemeriksaan pertama. Untuk advokat, bangun dalil alasan penghapus pidana sejak penyidikan, jangan menunggu sampai pembelaan.
Hukum memberi ruang bagi rasa takut, selama kamu bisa menunjukkan serangannya nyata.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Baca juga
Bisakah Perusahaan Dijatuhi Hukuman Pidana?
Perusahaan memang tidak bisa dipenjara. Tapi sejak 2026 ia bisa didenda, dirampas keuntungannya, bahkan dibubarkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional, plus putusan MK akhir Oktober 2026 yang mengubah cara menjeratnya.
Tidak Bayar Utang, Langsung Dipidana?
Banyak orang dilaporkan dengan tuduhan penipuan atau penggelapan karena utangnya macet. Gagal bayar tidak otomatis menjadi tindak pidana, dan kuncinya ada pada ada tidaknya tipu daya sejak awal.
Lima Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Nasional
Pidana kurungan sudah tidak ada. Hukuman mati pun kini datang dengan masa percobaan sepuluh tahun. KUHP Nasional mengenal lima pidana pokok, dan penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hakim.