Dilaporkan karena Unggahan Media Sosial

Kritik di media sosial bisa berujung surat panggilan. Pengalaman ini dialami banyak orang, mulai dari konsumen yang mengeluhkan layanan sampai warga yang mempersoalkan kebijakan. Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE memang masih berlaku, tetapi ruang berlakunya kini jauh lebih sempit daripada yang sering dibayangkan.

Rumusan pasal yang berlaku

Pasal 27A UU ITE, sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Ancaman pidananya diatur Pasal 45 ayat (4), yaitu pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda.

Perbuatan ini merupakan delik aduan. Proses pidana hanya dapat berjalan atas pengaduan korban atau orang yang terkena langsung (Pasal 45 ayat (5)). Laporan dari pihak lain, sekeras apa pun, tidak cukup untuk memulai perkara.

Batas yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025 mempersempit makna pasal tersebut. Frasa "orang lain" tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Frasa "suatu hal" dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.

Akibatnya terang. Kritik terhadap instansi, perusahaan, atau suatu profesi tidak dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik ini. Yang dilindungi adalah kehormatan individu.

Alasan untuk tidak dipidana

UU ITE juga menyatakan perbuatan tersebut tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri (Pasal 45 ayat (7)). KUHP Nasional memuat pengecualian serupa untuk pencemaran dalam Pasal 433 ayat (3).

Dari situ lahir beberapa pertanyaan yang perlu diuji dalam pembelaan. Siapa yang mengadu, dan apakah ia benar korban yang berhak? Apakah unggahan menunjuk orang tertentu, atau justru lembaga dan korporasi? Apakah isinya fakta yang dapat dibuktikan, atau tuduhan tanpa dasar? Dan bagaimana konteks lengkap percakapannya?

Langkah ketika menerima panggilan

Simpan salinan utuh unggahan beserta konteksnya, termasuk tanggal, komentar, dan percakapan sebelumnya. Hindari memperpanjang polemik di media sosial selama proses berjalan, karena unggahan baru bisa memperberat keadaan.

Banyak laporan pencemaran nama baik sebenarnya bisa gugur di tahap awal, misalnya karena pengadunya tidak berhak atau objek unggahannya bukan individu. Hal-hal seperti ini perlu diuji sejak pemeriksaan pertama, sebelum keterangan diberikan.

Landasan pemikirannya

Delik penghinaan melindungi kepentingan hukum berupa kehormatan pribadi, sehingga subjek yang dilindungi adalah orang perseorangan. Pembatasan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pengecualian demi kepentingan umum bekerja sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum.

Kritik dan fakta untuk kepentingan umum dilindungi. Yang dilarang adalah menyerang kehormatan seseorang.