Perbedaan Wewenang Presiden, DPR, dan DPD
Tiga lembaga, satu undang-undang. Siapa sebenarnya yang memutuskan? Presiden, DPR, dan DPD punya kursi berbeda di meja kekuasaan. Ini pembagiannya menurut UUD 1945.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Raka, mahasiswa asal Maluku Utara, menonton siaran paripurna yang mengesahkan undang-undang soal pengelolaan sumber daya alam. Ia mencari wajah senator dari daerahnya di layar. Tidak ada yang ikut mengetuk palu. "Lalu suara daerah kami lewat mana?" tulisnya di grup kelas. Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya ada di beberapa pasal yang jarang dibaca utuh.
Dasar hukum dan pembahasan
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Ia berhak mengajukan RUU, menetapkan PP, menetapkan Perppu dalam kegentingan yang memaksa, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, dan mengangkat menteri (Pasal 5, 10, 17, dan 22). Grasi dan rehabilitasi diberikan dengan pertimbangan MA, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14). DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1)) dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dilengkapi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A). Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2)).
Hal yang perlu dipahami
DPD dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU tersebut, memberi pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta mengawasi pelaksanaannya (Pasal 22D). DPD juga memberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK (Pasal 23F). Mitosnya, DPD hanya penonton. Putusan MK 92/PUU-X/2012 menegaskan DPD ikut membahas RUU bidang tersebut sejak awal bersama DPR dan Presiden. Yang tidak dimiliki DPD adalah hak memberi persetujuan. Jadi Raka benar, senatornya memang tidak mengetuk palu.
Langkah praktis
Kalau isu yang kamu perjuangkan menyangkut daerah, sumber daya alam, atau keuangan daerah, DPD adalah pintu yang sah sejak RUU masih disusun. Kalau menyangkut pengawasan kebijakan pemerintah secara umum, komisi DPR yang membidanginya adalah alamatnya. Untuk kebijakan pelaksanaan, kementerian atau lembaga di bawah Presiden yang memegang kendali. Pantau jadwal rapat dengar pendapat di laman resmi masing-masing lembaga.
Tahu siapa memegang apa adalah langkah pertama untuk didengar.
Dasar hukum yang dirujuk
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan MK 92/PUU-X/2012
Baca juga
Bagaimana Proses Pembentukan Undang-Undang?
Satu undang-undang melewati lima tahap. Di setiap tahap, kamu punya hak untuk didengar. Perjalanan RUU dari daftar rencana sampai Lembaran Negara, menurut UU 12/2011 dan perubahannya.
Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.
Tujuh Tahapan Proses Perkara Pidana
Dari meja pelaporan sampai eksekusi putusan, perkara pidana melewati tujuh pintu. Di tiap pintu ada hak yang bisa hilang kalau kamu lengah. Peta perjalanan perkara pidana menurut KUHAP baru, supaya kamu tahu perkaramu sedang di mana.