Praperadilan, Pintu Menguji Status Tersangka

Kewenangan aparat penegak hukum sangat besar. Mereka dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, menangkap, menahan, sampai menyita harta bendanya. Kewenangan sebesar itu perlu pengawasan, dan praperadilan adalah tempat hukum menyediakannya. Di forum ini, tindakan aparat diuji di depan hakim, dan putusannya keluar dalam hitungan hari.

Apa saja yang bisa diuji

Pasal 158 KUHAP baru memberi pengadilan negeri kewenangan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, serta penangguhan atau pembantaran penahanan.

Upaya paksa sendiri dirinci dalam Pasal 89. Cakupannya luas, mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, sampai larangan keluar wilayah Indonesia. Pengujian atas penetapan tersangka bukan hal baru. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sudah membukanya, dan KUHAP baru kini menuliskannya secara tegas.

Yang diperiksa hakim adalah prosedur

Praperadilan tidak memeriksa apakah tersangka benar bersalah. Hakim menguji prosedur dan dasar tindakan aparat. Apakah ada paling sedikit dua alat bukti, apakah surat-suratnya lengkap, dan apakah alasan upaya paksa dijelaskan secara nyata.

Perkara di PN Pasaman Barat yang dibacakan 20 Oktober 2026 memberi gambaran yang jelas. Hakim menyatakan penahanan tidak sah karena surat perintah penahanan hanya menyalin seluruh keadaan dalam Pasal 100 ayat (5) tanpa menyebut keadaan mana yang benar-benar ada pada diri tersangka. Hakim menilai rumusan semacam itu sekadar pengulangan bunyi undang-undang yang bisa dicantumkan pada surat perintah penahanan siapa pun. Dalam perkara yang sama, penetapan tersangkanya tetap dinyatakan sah. Setiap tindakan dinilai sendiri-sendiri.

Cepat, terbatas, dan hanya sekali

Acara praperadilan berjalan ringkas. Menurut Pasal 163, hakim menetapkan hari sidang dalam tiga hari sejak permintaan diterima dan wajib memutus paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan. Permohonan untuk hal yang sama hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 160 ayat (3)), dan tidak dapat diajukan oleh tersangka yang melarikan diri atau masuk daftar pencarian orang (Pasal 160 ayat (4)).

Putusan praperadilan pada prinsipnya tidak dapat dibanding. Pengecualiannya adalah putusan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 164). Permohonan atas upaya paksa dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau advokatnya.

Menyiapkan permohonan dengan matang

Praperadilan bukan celah untuk lolos dari hukum. Ia alat kontrol agar kewenangan dijalankan sesuai aturan. Justru karena kesempatannya hanya sekali dan waktunya singkat, permohonan harus disiapkan dengan cermat. Telaah setiap surat, susun kronologi upaya paksa, dan petakan alat bukti yang dipakai penyidik. Permohonan yang disusun terburu-buru dapat menutup peluang yang sebenarnya terbuka.

Landasan pemikirannya

Praperadilan merupakan wujud judicial scrutiny, pengawasan horizontal oleh hakim terhadap upaya paksa. Akarnya adalah prinsip habeas corpus, yaitu hak setiap orang yang dirampas kemerdekaannya untuk meminta pengadilan menguji dasar perampasan itu.

Kewenangan yang besar harus bisa diuji, dan praperadilan adalah tempat mengujinya.