Rumah Digeledah, Barang Disita: Kenali Batasnya

Pintu rumah diketuk, petugas masuk, lemari dibuka, lalu beberapa barang dibawa pergi. Bagi siapa pun, penggeledahan dan penyitaan adalah pengalaman yang mengguncang. Tindakan ini memang sah bila dijalankan sesuai aturan, tetapi KUHAP baru memasang pagar yang cukup ketat agar kewenangan itu tidak dipakai sembarangan.

Aturan penggeledahan

Penyidik dapat menggeledah rumah, pakaian, badan, alat transportasi, serta informasi atau dokumen elektronik (Pasal 112). Saat melakukannya, penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri (Pasal 114 ayat (1)).

Ada pula tempat yang tidak boleh digeledah, yaitu ruang sidang lembaga perwakilan rakyat, tempat ibadah atau upacara keagamaan yang sedang berlangsung, dan ruang sidang pengadilan yang sedang bersidang (Pasal 115). Penggeledahan rumah harus disaksikan dua orang saksi. Bila penghuni menolak atau tidak berada di tempat, kepala desa, lurah, atau ketua lingkungan ikut menyaksikan.

Aturan penyitaan

Sebelum menyita, penyidik harus mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri di tempat benda itu berada (Pasal 119). Permohonan tersebut wajib menjelaskan jenis, jumlah, nilai, lokasi, dan alasan penyitaan, dan ketua pengadilan wajib memeriksanya dengan cermat sebelum mengeluarkan penetapan yang menyetujui atau menolak.

Dalam keadaan mendesak, penyitaan tanpa izin hanya boleh dilakukan terhadap benda bergerak, dan penyidik wajib meminta persetujuan pengadilan paling lama lima hari kerja (Pasal 120 ayat (1)). Bila izin atau persetujuan ditolak, hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti dan bendanya wajib dikembalikan. Pemilik barang juga berhak menerima salinan berita acara penyitaan.

Bisa diuji lewat praperadilan

Penggeledahan dan penyitaan termasuk upaya paksa menurut Pasal 89, sehingga sah atau tidaknya dapat diuji melalui praperadilan berdasarkan Pasal 158 huruf a.

Pasal 158 huruf d secara khusus membuka pengujian atas penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Contohnya kendaraan milik anggota keluarga, aset usaha yang tidak terlibat, atau barang yang dibeli jauh sebelum peristiwa pidana terjadi. Permohonan atas penyitaan seperti ini dapat diajukan pula oleh pihak ketiga pemilik barang tersebut.

Sikap saat penggeledahan terjadi

Tetaplah tenang dan jangan menghalangi petugas. Mintalah surat tugas dan surat izin ditunjukkan, catat nama petugas serta waktunya, perhatikan siapa saja saksinya, lalu minta salinan berita acara.

Catatan-catatan kecil itu kelak menjadi bahan utama bila penggeledahan atau penyitaan perlu diuji. Tanpa catatan, cacat prosedur sangat sulit dibuktikan.

Landasan pemikirannya

Penggeledahan dan penyitaan membatasi hak atas privasi dan hak milik yang dilindungi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Keduanya tunduk pada prinsip izin hakim (judicial authorization) dan asas legalitas acara. Bukti yang diperoleh tanpa izin yang sah dapat dikesampingkan, sejalan dengan doktrin exclusionary rule.

Kooperatif bukan berarti tanpa syarat. Setiap upaya paksa harus punya izin dan berita acara.