Mengenal PTUN dan Kewenangannya
Menggugat negara bukan mimpi. Ada pengadilannya, dan namanya PTUN. Apa yang bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apa yang tidak, dan apa saja yang berubah sejak 2014.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Bu Endang tinggal di rumah warisan orang tuanya selama empat puluh tahun. Suatu hari datang petugas dengan peta penetapan lokasi proyek jalan yang melintasi halaman rumahnya. Tetangga berbisik, "Itu urusan negara, Bu, mana bisa dilawan." Bu Endang hampir percaya. Padahal keputusan seperti itu termasuk yang bisa diuji di pengadilan.
Dasar hukum dan pembahasan
PTUN diatur UU 5/1986 sebagaimana diubah UU 9/2004 dan UU 51/2009. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (Pasal 1 angka 10 UU 51/2009). Keputusan itu semula dibatasi pada penetapan tertulis yang konkret, individual, dan final (Pasal 1 angka 9). Pasal 87 UU 30/2014 memperluasnya, termasuk tindakan faktual dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Ada pula yang dikecualikan, misalnya keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata, pengaturan yang bersifat umum, dan keputusan berdasarkan KUHP atau KUHAP (Pasal 2 UU 9/2004).
Hal yang perlu dipahami
Sejak Perma 2/2019, gugatan atas tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan diadili PTUN, bukan pengadilan negeri. PTUN juga menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 UU 30/2014). Sengketa proses pemilu diselesaikan di PTUN (Pasal 470 UU 7/2017), begitu pula gugatan sengketa informasi bila yang digugat badan publik negara (Pasal 47 UU 14/2008). Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga bisa diuji di sini. Mitosnya, semua perkara TUN bisa sampai kasasi. Tidak. Pasal 45A UU MA menutup kasasi untuk perkara yang objeknya keputusan pejabat daerah dengan jangkauan berlaku di wilayah daerah itu saja.
Langkah praktis
Pastikan yang kamu lawan memang keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan, bukan perjanjian perdata dengan instansi. Tempuh upaya administratif lebih dulu. Hitung tenggat 90 hari dengan cermat. Daftarkan gugatan secara elektronik melalui e-Court, dan bila keputusan itu sedang dijalankan, mohonkan penundaan pelaksanaannya. Untuk penetapan lokasi pengadaan tanah, tenggatnya jauh lebih pendek, jadi bergerak secepat mungkin.
Negara boleh berkuasa, tapi tidak boleh kebal.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU 9/2004 tentang Perubahan atas UU 5/1986
- UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 5/1986
- UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Perma 2/2019
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum
- UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Baca juga
Lima Alasan Keputusan Pejabat Pemerintahan Dapat Digugat
Izinmu dicabut tanpa penjelasan? Keputusan pejabat bukan sabda yang tak bisa disentuh. Lima alasan yang bisa membuat keputusan pemerintah dibatalkan di pengadilan.
Apa Akibat Hukumnya Jika Seseorang Tidak Memenuhi Perjanjian?
Janji yang diingkari ada harganya. KUHPerdata sudah menuliskan tagihannya sejak lama. Apa saja yang bisa dituntut ketika lawan kontrakmu ingkar janji, dan apa yang tidak.
Ditetapkan Tersangka, Belum Tentu Bersalah
Status tersangka sering dianggap sama dengan vonis. KUHAP baru justru memberi tersangka sederet hak sejak pemeriksaan pertama, mulai dari pendampingan advokat sampai rekaman kamera pengawas.