Tuntutan Ganti Rugi Tidak Bisa Sembarangan

Gugatan perdata kerap ditutup dengan petitum bernilai fantastis. Tergugat yang membacanya bisa langsung membayangkan hartanya habis. Padahal, besarnya tuntutan bukan ukuran besarnya hak. Undang-undang memasang batas yang jelas atas kerugian yang boleh dibebankan kepada debitur.

Komponen ganti rugi

Pasal 1246 KUHPerdata membagi ganti rugi ke dalam kerugian yang benar-benar diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh. Keduanya harus dapat ditunjukkan dengan bukti. Angka yang tidak disertai rincian dan bukti dapat ditolak hakim, berapa pun besarnya.

Dua batas dari undang-undang

Batas pertama adalah keterdugaan. Debitur hanya wajib mengganti kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali kegagalannya terjadi karena tipu daya debitur sendiri (Pasal 1247 KUHPerdata).

Batas kedua adalah hubungan langsung. Kerugian yang dapat dituntut hanyalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan (Pasal 1248 KUHPerdata). Kerugian yang hubungannya terlalu jauh dengan wanprestasi dapat dibantah.

Bunga dan kerugian immateriil

Untuk perikatan membayar sejumlah uang, Pasal 1250 KUHPerdata membatasi ganti rugi karena keterlambatan pada bunga yang ditetapkan undang-undang. Rujukannya adalah bunga enam persen per tahun berdasarkan Staatsblad 1848 No. 22, kecuali para pihak telah menyepakati lain.

Dalam gugatan wanprestasi, kerugian umumnya dibatasi pada kerugian materiil yang nyata. Tuntutan ganti rugi immateriil, seperti tekanan batin atau rusaknya nama baik, umumnya lebih sulit dikabulkan dan harus dikaitkan dengan dasar hukum yang tepat.

Bedah setiap angka

Tanyakan dari mana setiap angka dalam petitum berasal, apa buktinya, dan apakah kerugian itu benar-benar akibat langsung dari perbuatan yang didalilkan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering memperlihatkan bahwa sebagian besar tuntutan hanyalah perkiraan.

Bahkan ketika kewajiban pokok tidak dapat dibantah, pembelaan atas besaran ganti rugi kerap menentukan seberapa berat putusan yang akhirnya dijatuhkan.

Landasan pemikirannya

Ajaran adequate veroorzaking atau sebab yang patut membatasi pertanggungjawaban hanya pada kerugian yang secara wajar timbul dari perbuatan debitur. Asas restitutio in integrum bertujuan memulihkan keadaan, bukan memperkaya kreditur melebihi kerugian yang sebenarnya.

Kerugian harus dibuktikan, bukan diperkirakan.