Digugat Wanprestasi? Periksa Lalai dan Keadaan Memaksa

Kontrak tidak selalu berjalan sesuai rencana. Proyek terlambat, pasokan terhenti, atau keadaan berubah di luar kendali para pihak. Ketika mitra lalu menggugat dengan dalil wanprestasi, debitur sering merasa sudah pasti kalah. Kenyataannya, KUHPerdata menyediakan beberapa titik pembelaan yang patut diperiksa dengan teliti.

Kapan ganti rugi mulai diwajibkan

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatannya. Kewajiban itu juga lahir bila prestasi hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkan.

Karena itu, salah satu pertanyaan pertama dalam pembelaan adalah kapan dan bagaimana debitur dinyatakan lalai. Apakah perjanjian menentukan tanggal jatuh tempo yang tegas, dan apakah ada teguran atau somasi yang patut? Praktik peradilan tidak seragam soal akibat gugatan tanpa somasi, tetapi cara debitur dinyatakan lalai tetap layak diuji.

Keadaan memaksa membebaskan debitur

Pasal 1244 KUHPerdata membebaskan debitur dari ganti rugi bila ia dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan disebabkan hal yang tak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sepanjang tidak ada iktikad buruk.

Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada biaya, rugi, dan bunga yang harus diganti bila debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan karena keadaan memaksa (overmacht) atau kejadian yang tidak disengaja.

Unsur keadaan memaksa

Doktrin hukum perdata merumuskan beberapa unsur. Peristiwanya tidak terduga pada saat perjanjian dibuat, tidak dapat dipersalahkan kepada debitur, tidak disengaja, dan debitur tidak beriktikad buruk.

Periksa juga klausul keadaan kahar di dalam kontrak. Para pihak sering mengatur sendiri daftar peristiwa yang tergolong keadaan kahar, kewajiban memberitahukannya dalam jangka waktu tertentu, dan akibat hukumnya. Kewajiban pemberitahuan inilah yang paling sering dilupakan dan kemudian dipersoalkan di persidangan.

Membangun kronologi yang utuh

Tergugat perlu menyusun kronologi lengkap, mulai dari isi perjanjian, jadwal prestasi, komunikasi para pihak, sampai peristiwa yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Keadaan memaksa harus dibuktikan oleh debitur yang mendalilkannya, sesuai Pasal 163 HIR.

Simpan bukti pemberitahuan kepada mitra, dokumen resmi tentang peristiwa yang terjadi, dan catatan upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi kerugian. Dokumen-dokumen itulah yang kelak berbicara di depan hakim.

Landasan pemikirannya

Wanprestasi mensyaratkan adanya kesalahan debitur, dan keadaan memaksa menghapus kesalahan itu sehingga kewajiban mengganti kerugian tidak lahir. Doktrin membedakan keadaan memaksa absolut, ketika prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, dan keadaan memaksa relatif, ketika prestasi masih mungkin dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang tidak wajar.

Gagal melaksanakan kontrak belum tentu berarti wajib membayar ganti rugi.