Lima Alasan Keputusan Pejabat Pemerintahan Dapat Digugat

Ilustrasi

Kisah ilustrasi. Pak Yusuf sudah sepuluh tahun berjualan di kios pasar milik daerah. Seminggu setelah ia menolak membayar "uang kebersihan" yang tak pernah ada kuitansinya, surat pencabutan izin tempat usahanya terbit. Tidak ada teguran, tidak ada panggilan, tidak ada alasan yang ditulis. Kiosnya disegel sore itu juga. Ia duduk di depan pintu yang tertutup, memegang surat itu, tak tahu harus mengadu ke mana.

Dasar hukum dan pembahasan

Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 tentang PTUN menyebut keputusan dapat digugat bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan asas umum pemerintahan yang baik. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan merinci syarat sahnya keputusan dalam Pasal 52, yaitu dibuat pejabat berwenang, sesuai prosedur, dan substansinya sesuai objek keputusan. Dari sini lahir tiga alasan. Pejabatnya tidak berwenang, yang menurut Pasal 56 membuat keputusan tidak sah. Prosedurnya cacat, misalnya tanpa memberi kesempatan didengar. Substansinya keliru, misalnya fakta yang dipakai tidak benar. Dua yang terakhir membuat keputusan batal atau dapat dibatalkan.

Hal yang perlu dipahami

Alasan keempat, melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 10 UU 30/2014 menyebut antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Surat tanpa alasan seperti milik Pak Yusuf berhadapan langsung dengan asas kecermatan dan keterbukaan. Alasan kelima, penyalahgunaan wewenang, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang (Pasal 17 sampai 19). Mitosnya, keputusan bisa langsung digugat ke PTUN. Tidak. Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif harus ditempuh dulu (Pasal 75 dan 76 UU 30/2014, Perma 6/2018), dan tenggat 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya itu diterima.

Langkah praktis

Minta salinan resmi keputusan dan catat tanggal kamu menerimanya. Ajukan keberatan tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan UU 30/2014. Bila ditolak atau tidak dijawab, lanjutkan banding administratif ke atasannya. Setelah itu, ajukan gugatan ke PTUN dalam 90 hari (Pasal 55 UU PTUN) dan pertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan. Kumpulkan bukti bahwa kamu tidak pernah didengar sebelum keputusan terbit.

Kekuasaan yang bisa menulis keputusan juga harus bisa menjelaskannya.