Tujuh Hal yang Membuat Kontrak Berisiko Secara Hukum

Ilustrasi

Kisah ilustrasi. Dimas menyewa ruko untuk kafe pertamanya. Kontraknya disodorkan manajer pemasaran pengelola gedung, berbahasa Inggris, lengkap dengan klausul arbitrase di luar negeri. Ia teken karena takut kehilangan lokasi. Dua tahun kemudian banjir besar melumpuhkan kawasan itu, dan pengelola tetap menagih sewa penuh. Saat Dimas membuka kontraknya lagi, ia baru sadar tidak ada satu kalimat pun soal keadaan memaksa.

Dasar hukum dan pembahasan

Penandatangan tanpa kewenangan. Menurut UU 40/2007, direksi yang mewakili perseroan, dan transaksi atas lebih dari separuh kekayaan bersih perseroan butuh persetujuan RUPS (Pasal 98 dan 102). Manajer pemasaran tidak otomatis berwenang. Objek dan prestasi yang kabur, padahal Pasal 1320 dan 1333 KUHPerdata menuntut hal tertentu. Bahasa. Pasal 31 UU 24/2009 dan Perpres 63/2019 mewajibkan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, dan Putusan MA 1572 K/Pdt/2015 pernah menyatakan kontrak berbahasa Inggris saja batal demi hukum. Klausula baku yang dilarang Pasal 18 UU 8/1999 dalam hubungan dengan konsumen, yang menurut ayat (3)-nya batal demi hukum.

Hal yang perlu dipahami

Keadaan memaksa yang tidak didefinisikan. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengaturnya secara umum, sisanya diserahkan pada tafsir hakim. Forum sengketa yang tidak tegas. Klausul arbitrase membuat pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa itu (Pasal 3 dan 11 UU 30/1999), jadi pikirkan biaya dan lokasinya sejak awal. Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata agar kontrak bisa diputus sepihak tanpa hakim. Klausul ini lazim, tapi keabsahannya masih diperdebatkan dan praktik peradilan tidak seragam. Catatan soal bahasa, rumusan kamar perdata SEMA 3/2023 kini menyebut ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan, kecuali terbukti karena itikad tidak baik. Risikonya mengecil, tidak hilang.

Langkah praktis

Minta bukti kewenangan penandatangan, anggaran dasar terakhir dan, bila perlu, persetujuan RUPS. Rinci objek, harga, tenggat, dan ukuran keberhasilan prestasi. Buat versi bahasa Indonesia dan sepakati bahasa mana yang berlaku bila tafsirnya berbeda. Tulis definisi keadaan memaksa beserta akibatnya terhadap kewajiban bayar. Pilih forum sengketa yang realistis untuk kantongmu. Baca ulang klausul pemutusan dan batas ganti rugi sebelum tanda tangan, bukan sesudah ditagih.

Kontrak yang baik ditulis untuk hari terburuk, bukan untuk hari penandatanganan.