Enam Hal yang Perlu Diketahui tentang Hukum Waris
Warisan bisa menyatukan keluarga. Bisa juga membuat saudara kandung saling gugat. Enam hal tentang hukum waris yang sebaiknya kamu tahu sebelum duka berubah jadi perkara.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Ayah mereka wafat meninggalkan rumah dan sepetak sawah. Tiga bersaudara duduk di ruang tamu setelah tahlilan hari ketujuh. Si bungsu, yang pindah agama sejak menikah, diam saja ketika kakak sulungnya berkata, "Menurut aturan, kamu tidak dapat apa-apa." Ia tidak membantah. Ia hanya pulang lebih cepat malam itu, dan tidak datang lagi di hari keempat puluh.
Dasar hukum dan pembahasan
Indonesia mengenal lebih dari satu sistem hukum waris, yakni KUHPerdata, hukum Islam yang dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991), dan hukum adat. Bagi pewaris beragama Islam, sengketa warisnya menjadi kewenangan pengadilan agama (Pasal 49 UU 3/2006). Warisan baru terbuka karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata), jadi pembagian semasa hidup pada prinsipnya adalah hibah, bukan waris. Ahli waris tidak wajib menerima warisan (Pasal 1045 KUHPerdata). Menerima secara murni berarti ikut menanggung utang pewaris, sedangkan hak berpikir dalam Pasal 1023 memberi waktu untuk menimbang dulu, dan penolakan harus dinyatakan di kepaniteraan pengadilan negeri (Pasal 1057).
Hal yang perlu dipahami
Ada bagian yang dilindungi. KUHPerdata mengenal legitime portie atau bagian mutlak ahli waris garis lurus (Pasal 913), dan KHI membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta kecuali disetujui semua ahli waris (Pasal 195 ayat (2)). Soal beda agama, Pasal 171 huruf c KHI mensyaratkan ahli waris beragama Islam. Tapi Mahkamah Agung lewat Putusan 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, dan 16 K/AG/2010 memberi ahli waris non-Muslim bagian melalui wasiat wajibah. Anak angkat pun bisa memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga (Pasal 209 KHI). Untuk mengurus tanah warisan, Kantor Pertanahan meminta tanda bukti ahli waris, misalnya surat keterangan waris, penetapan, atau putusan pengadilan.
Langkah praktis
Tentukan dulu hukum waris mana yang berlaku bagi pewaris. Inventarisasi harta dan utangnya secara jujur, termasuk tabungan, kendaraan, dan tanah yang belum balik nama. Ajak seluruh ahli waris bermusyawarah sejak awal, jangan ada yang ditinggal. Tuangkan kesepakatan pembagian dalam akta notaris atau, untuk tanah, akta PPAT. Kalau buntu, ajukan penetapan atau gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai agama pewaris.
Harta bisa dibagi. Hubungan keluarga belum tentu bisa disambung lagi.
Dasar hukum yang dirujuk
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU 3/2006 tentang Perubahan atas UU 7/1989 tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam
Baca juga
Perkara Bisa Gugur Sebelum Disidangkan
Tidak semua laporan harus berakhir di putusan. KUHP Nasional mengatur delapan keadaan yang membuat negara kehilangan kewenangan menuntut, termasuk kedaluwarsa dan pencabutan pengaduan.
Tujuh Hal yang Membuat Kontrak Berisiko Secara Hukum
Kontrak empat puluh halaman pun bisa jadi bom waktu. Tujuh lubang yang paling sering muncul ketika kontrak sudah telanjur jadi perkara.
Eksepsi, Gugatan Bisa Gugur Sebelum Pokok Perkara
Tidak semua gugatan layak diperiksa sampai ke pokok perkaranya. Gugatan yang cacat formil dapat ditangkis lebih dahulu melalui eksepsi, asalkan waktunya tepat.