Mengenal Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
Dulu keadilan restoratif hidup di peraturan internal polisi, jaksa, dan MA. Sejak 2026 ia punya rumah sendiri di undang-undang. Syarat, pengecualian, dan jebakan yang perlu kamu pahami sebelum menawarkan atau menerima perdamaian.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Bu Rina sudah tujuh tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bulan lalu ia mengambil gelang emas majikannya untuk melunasi tunggakan sekolah anaknya. Ketahuan, ia menangis dan mengaku. Majikannya marah, tapi juga tidak tega. "Saya cuma mau gelangnya kembali," katanya pada penyidik. Bisakah perkara berhenti di situ?
Dasar hukum dan pembahasan
Disarikan dari Pasal 1 angka 21 UU 20/2025, keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan perkara yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk memulihkan keadaan semula. Bentuk pemulihannya antara lain pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, dan ganti rugi (Pasal 79 ayat (1)). Kesepakatan wajib dilaksanakan paling lama tujuh hari, laporan baru boleh dicabut setelah semua kesepakatan dipenuhi, lalu perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan (Pasal 79 ayat (2) sampai (5)). Mekanisme ini bisa ditempuh di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang (Pasal 79 ayat (8)), atas permohonan para pihak atau tawaran aparat (Pasal 81 ayat (1)).
Hal yang perlu dipahami
Syaratnya ada di Pasal 80 ayat (1), yaitu ancaman denda paling banyak kategori III atau penjara paling lama lima tahun, tindak pidana pertama kali, dan bukan pengulangan kecuali pidananya denda atau karena kealpaan. Pasal 82 mengecualikan antara lain tindak pidana terorisme, korupsi, kekerasan seksual, terhadap nyawa, kesusilaan, yang diancam pidana minimum khusus, narkotika kecuali bagi pengguna, dan yang diancam penjara lima tahun atau lebih kecuali karena kealpaan. Perhatikan ketegangan dua pasal itu untuk ancaman tepat lima tahun, seperti pencurian dalam Pasal 476 KUHP. Dalam praktik, PN Pariaman sudah menerapkan keadilan restoratif pada perkara pencurian. Mitosnya, keadilan restoratif berarti cukup bayar lalu bebas. Kesepakatan harus lahir tanpa paksaan, intimidasi, atau tipu daya (Pasal 81 ayat (2)), dan bila pelaku ingkar, perkara jalan lagi dengan berita acara sebagai bagian berkas (Pasal 79 ayat (6) dan (7)).
Langkah praktis
Sebagai korban, tulis dengan jelas apa yang kamu butuhkan untuk merasa pulih, bukan hanya angka ganti rugi. Sebagai pelaku, pastikan kamu benar-benar sanggup memenuhi kesepakatan dalam tujuh hari. Tuangkan semuanya dalam surat kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan aparat. Pastikan penetapan ketua pengadilan negeri benar-benar terbit, karena di situlah perkara resmi berhenti.
Keadilan restoratif memulihkan hubungan yang rusak, tapi kesalahannya tetap diakui.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Baca juga
Damai Itu Diatur: Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
Tidak semua perkara harus berakhir di ruang sidang. KUHAP baru membuka jalur pemulihan bagi perkara tertentu, lengkap dengan syarat, pengecualian, dan cara kerjanya.
Apa Itu Plea Bargain dalam KUHAP Baru?
Mengaku bersalah kini punya jalur resmi. Imbalannya keringanan, tapi syaratnya tidak ringan. Pengakuan bersalah dalam KUHAP baru, siapa yang bisa memakainya, dan apa bedanya dengan keadilan restoratif.
Delapan Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Masih menghafal lima alat bukti dari Pasal 184? Daftar itu sudah pensiun sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru mengenal delapan alat bukti. Petunjuk hilang dari daftar, rekaman CCTV dan isi chat kini berdiri sebagai bukti tersendiri.