Damai Itu Diatur: Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Selama puluhan tahun, kata damai dalam perkara pidana sering terdengar seperti urusan di bawah meja. KUHAP baru mengubahnya. Keadilan restoratif kini punya pasal, syarat, dan prosedur sendiri, dan tersangka termasuk pihak yang berhak mengajukannya.

Perkara yang bisa ditempuh

Pasal 80 ayat (1) membuka keadilan restoratif untuk tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun. Tindak pidana itu harus pertama kali dilakukan, dan bukan pengulangan. Pengecualiannya adalah pengulangan atas tindak pidana yang putusannya berupa denda atau yang dilakukan karena kealpaan.

Pasal 80 ayat (2) bahkan memungkinkan kesepakatan damai di tahap penyelidikan berdasarkan laporan korban, sebelum perkaranya berkembang lebih jauh.

Perkara yang dikecualikan

Jalur ini tidak terbuka untuk semua perkara. Pasal 82 menutupnya antara lain bagi tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan kesusilaan, juga terorisme, korupsi, dan kekerasan seksual. Tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih ikut dikecualikan, kecuali yang dilakukan karena kealpaan. Hal yang sama berlaku bagi tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, dan narkotika, kecuali bagi pengguna atau penyalahguna.

Daftar ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan jalan pintas. Ia hanya tersedia bagi perkara yang memang layak dipulihkan.

Bentuk pemulihan dan cara kerjanya

Pemulihan dapat berupa pemaafan dari korban, pengembalian barang, penggantian biaya pengobatan, ganti rugi, atau perbaikan kerusakan. Permintaannya dapat datang dari tersangka, terdakwa, atau keluarganya, dari korban, atau ditawarkan oleh aparat. Mekanisme ini bisa ditempuh sejak penyelidikan hingga persidangan, dan harus berlangsung tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi kepada pihak mana pun.

Jika seluruh isi kesepakatan dipenuhi, perkara dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional sejalan dengan itu, karena penyelesaian di luar proses peradilan sesuai undang-undang termasuk alasan gugurnya kewenangan menuntut. Jika kesepakatan tidak dipenuhi, perkara berlanjut dan kegagalan itu dicatat dalam berkas.

Damai yang sah perlu dirancang

Isi kesepakatan, besaran ganti rugi, jadwal pembayaran, dan pernyataan korban harus disusun jelas dan realistis. Kesepakatan yang terlalu berat lalu gagal dijalankan justru merugikan tersangka, karena perkaranya dilanjutkan dengan catatan kegagalan di dalam berkas.

Cara mendekati korban juga menentukan. Pendekatan harus santun, menghormati posisi korban, dan sama sekali tanpa tekanan. Damai yang dipaksakan tidak memenuhi syarat undang-undang dan bisa berbalik menjadi persoalan baru.

Landasan pemikirannya

Keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai kerusakan hubungan yang perlu dipulihkan, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Pendekatan ini sejalan dengan asas ultimum remedium dan teori pemidanaan integratif yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Mengakui, memulihkan, lalu menutup perkara secara sah. Itu juga bagian dari pembelaan.