Perkara Bisa Gugur Sebelum Disidangkan
Tidak semua laporan harus berakhir di putusan. KUHP Nasional mengatur delapan keadaan yang membuat negara kehilangan kewenangan menuntut, termasuk kedaluwarsa dan pencabutan pengaduan.
Sebelum membahas apakah seseorang bersalah, ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah negara masih berwenang menuntutnya. Pertanyaan ini sering terlewat, padahal jawabannya bisa menentukan nasib seluruh perkara. KUHP Nasional mengatur keadaan-keadaan yang membuat kewenangan menuntut itu gugur.
Delapan alasan kewenangan menuntut gugur
Pasal 132 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan kewenangan penuntutan gugur bila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sama, bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, atau bila perkaranya kedaluwarsa.
Kewenangan itu juga gugur bila denda maksimum dibayar dengan sukarela untuk tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori II, atau bila denda maksimum kategori IV dibayar dengan sukarela untuk tindak pidana yang diancam penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III. Tiga alasan lainnya adalah pengaduan ditarik untuk tindak pidana aduan, sudah ada penyelesaian di luar proses peradilan sesuai undang-undang, dan adanya amnesti atau abolisi.
Batas waktu kedaluwarsa
Pasal 136 ayat (1) mengatur lamanya waktu sampai kewenangan menuntut gugur karena kedaluwarsa. Ukurannya adalah ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan.
| Ancaman pidana | Gugur setelah |
|---|---|
| Penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III | 3 tahun |
| Penjara lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun | 6 tahun |
| Penjara lebih dari 3 tahun sampai 7 tahun | 12 tahun |
| Penjara lebih dari 7 tahun sampai 15 tahun | 18 tahun |
| Penjara 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati | 20 tahun |
Untuk pelaku anak, tenggang waktunya menjadi sepertiga (Pasal 136 ayat (2)). Penghitungannya dimulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan (Pasal 137), dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam pasal tersebut.
Kedaluwarsa bisa terhenti
Tenggang kedaluwarsa tidak selalu berjalan mulus. Tindakan penuntutan menghentikannya, terhitung keesokan hari setelah tersangka mengetahui atau diberi tahu tentang penuntutan terhadap dirinya, lalu tenggang waktu baru mulai berlaku (Pasal 138). Bila penuntutan dihentikan sementara karena ada sengketa hukum yang harus diputus lebih dulu, tenggang kedaluwarsa tertunda sampai sengketa itu diputus (Pasal 139).
Artinya, menghitung kedaluwarsa tidak cukup dengan melihat tanggal kejadian. Riwayat proses perkaranya juga harus ditelusuri.
Pemeriksaan yang perlu didahulukan
Sebelum membela isi perkara, periksa beberapa hal dasar. Kapan perbuatan terjadi, berapa ancaman pidananya, apakah deliknya delik aduan, apakah pengaduan sudah ditarik, dan apakah perkara yang sama pernah diputus. Pemeriksaan sederhana ini kadang menentukan seluruh nasib perkara, bahkan sebelum pokok perkaranya dibahas.
Landasan pemikirannya
Kedaluwarsa berangkat dari pemikiran bahwa lewatnya waktu melemahkan ingatan saksi dan alat bukti, sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat akan pemidanaan. Asas ne bis in idem melarang seseorang dituntut dua kali atas perbuatan yang sama yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap. Penarikan pengaduan mencerminkan sifat delik aduan sebagai perlindungan kepentingan pribadi korban.
Sebelum membela isi perkara, periksa dulu apakah negara masih berwenang menuntut.
Dasar hukum yang dirujuk
- Pasal 132, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 139 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026
Sumber dan bacaan lanjutan
Baca juga
Eksepsi, Gugatan Bisa Gugur Sebelum Pokok Perkara
Tidak semua gugatan layak diperiksa sampai ke pokok perkaranya. Gugatan yang cacat formil dapat ditangkis lebih dahulu melalui eksepsi, asalkan waktunya tepat.
Damai Itu Diatur: Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
Tidak semua perkara harus berakhir di ruang sidang. KUHAP baru membuka jalur pemulihan bagi perkara tertentu, lengkap dengan syarat, pengecualian, dan cara kerjanya.
Enam Alasan Penghapus Pidana
Melawan maling di rumah sendiri, lalu kamu yang dilaporkan. Hukum tidak selalu menghukum orang yang terpaksa. Enam alasan dalam KUHP Nasional yang membuat perbuatan terlarang tidak dipidana.