Lima Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Nasional
Pidana kurungan sudah tidak ada. Hukuman mati pun kini datang dengan masa percobaan sepuluh tahun. KUHP Nasional mengenal lima pidana pokok, dan penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hakim.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Bayu, 19 tahun, mengambil dua tabung gas dari warung tetangga untuk menebus obat ibunya. Ia tertangkap pagi itu juga. Di ruang sidang, ibunya duduk memeluk tas lusuh, yakin anaknya akan dipenjara bertahun-tahun dan kehilangan masa depan. Ia belum pernah mendengar istilah pidana kerja sosial.
Dasar hukum dan pembahasan
Pasal 64 UU 1/2023 membagi pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pasal 65 ayat (1) menyebut lima pidana pokok, yaitu penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial, dan menurut ayat (2) urutan itu menunjukkan berat ringannya. Pidana tutupan dapat dijatuhkan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan pelaku (Pasal 74). Pidana pengawasan untuk tindak pidana yang diancam penjara paling lama lima tahun, dengan lama pengawasan paling lama tiga tahun (Pasal 75 dan 76). Pidana kerja sosial untuk ancaman penjara kurang dari lima tahun, ketika hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II (Pasal 85). Denda memakai kategori I sampai VIII dalam Pasal 79, dari Rp1 juta hingga Rp50 miliar.
Hal yang perlu dipahami
Pidana mati keluar dari daftar pidana pokok dan menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 67). Pasal 100 KUHP yang diubah Pasal VII angka 17 UU 1/2026 mewajibkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun, dan selama masa itu pidana mati tidak dapat dilaksanakan. Pidana tambahan ada enam dalam Pasal 66 ayat (1), yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Mitosnya, kerja sosial itu hukuman main-main. Ia tetap pidana pokok yang tercatat dalam putusan, dan putusannya tetap mencantumkan lama penjara atau besar denda yang sesungguhnya dijatuhkan hakim.
Langkah praktis
Untuk advokat, ajukan permohonan pidana alternatif sejak pembelaan, lengkap dengan data keadaan pribadi terdakwa, kesediaan membayar ganti rugi, dan dukungan keluarga. Rujuk Pasal 70 KUHP yang memberi pedoman kapan pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan. Untuk keluarga terdakwa, kumpulkan surat keterangan kerja, tanggungan keluarga, dan surat dari tokoh lingkungan. Hakim butuh fakta untuk memilih pidana yang lebih ringan.
Penjara kini pilihan terakhir, dan hakim perlu alasan untuk sampai ke sana.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana
Baca juga
Bersalah, tetapi Tidak Harus Dipenjara
KUHP Nasional tidak lagi menjadikan penjara satu-satunya jawaban. Ada pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pedoman untuk menghindari penjara, hingga pemaafan hakim.
Bisakah Perusahaan Dijatuhi Hukuman Pidana?
Perusahaan memang tidak bisa dipenjara. Tapi sejak 2026 ia bisa didenda, dirampas keuntungannya, bahkan dibubarkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional, plus putusan MK akhir Oktober 2026 yang mengubah cara menjeratnya.
Enam Alasan Penghapus Pidana
Melawan maling di rumah sendiri, lalu kamu yang dilaporkan. Hukum tidak selalu menghukum orang yang terpaksa. Enam alasan dalam KUHP Nasional yang membuat perbuatan terlarang tidak dipidana.