Tidak Bayar Utang, Langsung Dipidana?

Utang yang macet sering berujung laporan polisi. Pemberi pinjaman merasa tertipu, lalu melaporkan peminjam dengan tuduhan penipuan atau penggelapan. Bagi peminjam yang sebenarnya beriktikad baik, laporan semacam ini menakutkan. Hukum Indonesia sesungguhnya memberi batas yang cukup terang antara gagal bayar dan kejahatan.

Utang adalah ranah perdata

Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Prinsip yang sama tercantum dalam Pasal 11 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Mahkamah Agung menegaskan garis yang sama dalam Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak melakukan penipuan, melainkan wanprestasi yang masuk ranah perdata. Pengecualiannya ada pada perjanjian yang sejak semula didasari iktikad buruk.

Kapan bisa menjadi pidana

Penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional, yaitu menggerakkan orang menyerahkan barang atau memberi utang dengan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Ancamannya pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V.

Penggelapan diatur dalam Pasal 486, yaitu secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Ancamannya pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Pembedanya ada pada cara. Dalam Putusan No. 1601 K/Pid/1990, Mahkamah Agung menyatakan unsur pokok penipuan terletak pada cara atau upaya yang digunakan. Tipu daya harus sudah ada sejak awal, bukan muncul setelah usaha merugi.

Titik-titik pembelaan

Dalam perkara utang yang dipidanakan, pembelaan biasanya bertumpu pada beberapa pertanyaan. Adakah perjanjian yang sah dan diakui kedua pihak? Benarkah identitas, jaminan, dan keterangan yang diberikan saat meminjam? Adakah pembayaran sebagian, cicilan, atau komunikasi yang menunjukkan iktikad baik? Dan apakah kegagalan bayar disebabkan keadaan yang terjadi kemudian, misalnya usaha yang merugi?

Bila jawabannya mengarah pada hubungan perjanjian yang jujur sejak awal, perkara itu lebih tepat diselesaikan secara perdata.

Sikap yang perlu dijaga

Simpan seluruh bukti hubungan hukum, yaitu perjanjian, bukti transfer, catatan cicilan, dan percakapan. Penuhi setiap panggilan penyidik dan jangan menghilang, sebab sikap menghindar mudah dibaca sebagai iktikad buruk.

Di sisi lain, laporan pidana kerap dipakai sebagai alat tekan untuk menagih. Tugas pembela adalah mengembalikan perkara ke jalurnya, yaitu sengketa perjanjian yang diselesaikan dengan sarana perdata.

Landasan pemikirannya

Pembedaan wanprestasi, yaitu ingkar janji dalam perikatan menurut Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, dengan perbuatan pidana bertumpu pada ada atau tidaknya kesengajaan (dolus) sejak awal. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir ketika sarana perdata sudah tersedia.

Gagal membayar adalah persoalan perjanjian. Menipu sejak awal barulah persoalan pidana.