Bisakah Perusahaan Dijatuhi Hukuman Pidana?
Perusahaan memang tidak bisa dipenjara. Tapi sejak 2026 ia bisa didenda, dirampas keuntungannya, bahkan dibubarkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional, plus putusan MK akhir Oktober 2026 yang mengubah cara menjeratnya.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Ratusan calon jemaah umrah menunggu di bandara dengan koper dan seragam batik yang sama. Tiket tidak pernah terbit. Agen perjalanannya, sebuah perseroan terbatas, menutup kantor dan memutus semua nomor telepon. Beberapa pekan kemudian yang ditangkap hanya dua staf pemasaran. Seorang jemaah lansia bertanya pelan, "Perusahaannya sendiri bagaimana?"
Dasar hukum dan pembahasan
Pasal 45 UU 1/2023 menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mencakup badan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus yang punya kedudukan fungsional atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup usahanya (Pasal 46), termasuk pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat di luar struktur organisasi (Pasal 47). Pasal 48 memberi ukuran kapan korporasi bertanggung jawab, antara lain perbuatan itu masuk lingkup usaha, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan, atau korporasi lalai mencegahnya. Pertanggungjawabannya dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat (Pasal 49).
Hal yang perlu dipahami
Pidana pokok bagi korporasi hanya denda (Pasal 118 dan 119). Pidana tambahannya jauh lebih menakutkan, antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, perampasan keuntungan, pengumuman putusan, pencabutan izin tertentu, sampai pembubaran korporasi (Pasal 120). Pada 29 Oktober 2026, lewat Putusan 371/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan kata dan dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dan/atau. Hakim kini dapat menjatuhkan putusan kepada korporasi, penanggung jawabnya, atau keduanya sesuai fakta sidang. Mitosnya, korporasi bisa lolos dengan berganti bentuk atau membubarkan diri.
Langkah praktis
Untuk korban, laporkan korporasinya, bukan hanya karyawan yang kamu temui, dan sebutkan nama pengurus serta pemilik manfaat yang kamu ketahui. Lampirkan bukti bahwa uangmu masuk ke rekening perusahaan. Untuk pelaku usaha, pastikan kebijakan kepatuhan tertulis, pelatihan, dan saluran pelaporan internal benar-benar berjalan, karena kelalaian mencegah pun bisa menjadi dasar pertanggungjawaban. Perbarui data pemilik manfaat perusahaanmu.
Badan hukum memang tidak punya tubuh, tapi ia punya rekening, izin, dan nama yang bisa dicabut.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baca juga
Delapan Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Masih menghafal lima alat bukti dari Pasal 184? Daftar itu sudah pensiun sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru mengenal delapan alat bukti. Petunjuk hilang dari daftar, rekaman CCTV dan isi chat kini berdiri sebagai bukti tersendiri.
Lima Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Nasional
Pidana kurungan sudah tidak ada. Hukuman mati pun kini datang dengan masa percobaan sepuluh tahun. KUHP Nasional mengenal lima pidana pokok, dan penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hakim.
Enam Alasan Penghapus Pidana
Melawan maling di rumah sendiri, lalu kamu yang dilaporkan. Hukum tidak selalu menghukum orang yang terpaksa. Enam alasan dalam KUHP Nasional yang membuat perbuatan terlarang tidak dipidana.