Platform publikasi dan literasi hukum IndonesiaJakarta Pusat, Indonesia Instagram LinkedIn
Arsip HukumIndonesia

Digugat Lagi untuk Perkara yang Sama? Ne Bis in Idem

Perkara yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan berulang-ulang. Kenali unsur ne bis in idem dan cara yurisprudensi membacanya.

Seorang pemimpin rapat memaparkan grafik di papan tulis kepada tim

Ada sengketa yang seolah tidak pernah selesai. Perkara sudah diputus, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, lalu pihak yang kalah datang lagi dengan gugatan baru atas soal yang sama. Hukum acara perdata punya rem untuk keadaan seperti ini, yaitu asas ne bis in idem.

Dasar hukumnya

Pasal 1917 KUHPerdata memberikan kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan baru bila tiga unsur terpenuhi secara kumulatif. Hal yang dituntut sama, dasar tuntutannya sama, dan gugatan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama.

SEMA No. 3 Tahun 2002 meminta pengadilan menerapkan asas ini dengan saksama, demi kepastian hukum dan untuk mencegah lahirnya putusan yang saling bertentangan.

Perkembangan dalam yurisprudensi

Mahkamah Agung tidak membaca unsur-unsur tersebut secara kaku. Dalam Putusan No. 647 K/Sip/1973, yang terutama menentukan adalah apakah objek sengketa sudah memperoleh status hukum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 menyatakan perbedaan kedudukan para pihak tidak menghalangi berlakunya asas ini bila objeknya sama. SEMA No. 7 Tahun 2012 kemudian merumuskan bahwa asas ini dapat diterapkan bila pihaknya pada prinsipnya sama dan status objek sudah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Yang tidak termasuk

Ne bis in idem hanya melekat pada putusan yang telah memeriksa pokok perkara, baik yang mengabulkan maupun yang menolak gugatan. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tidak menimbulkan akibat ini, karena pokok perkaranya belum diperiksa. Penggugat masih boleh mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formilnya.

Asas ini juga tidak berlaku antara penetapan atas permohonan yang bersifat voluntair dan putusan atas gugatan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MA No. 144 K/Sip/1971.

Menyiapkan eksepsi

Bila kembali digugat, telusuri seluruh perkara terdahulu, mulai dari nomor perkara, para pihak, objek, dalil gugatan, sampai amar putusannya. Bandingkan semuanya dengan gugatan baru secara rinci.

Bila unsur-unsurnya terpenuhi, ajukan eksepsi ne bis in idem dengan melampirkan salinan putusan terdahulu beserta keterangan bahwa putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Landasan pemikirannya

Asas ne bis in idem merupakan wujud prinsip litis finiri oportet, yaitu setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini bertalian dengan kekuatan mengikat putusan, res judicata pro veritate habetur, yang berarti putusan berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar.

Setiap perkara harus ada akhirnya. Putusan yang sudah tetap tidak boleh digugat berulang kali.

Dasar hukum yang dirujuk

  • Pasal 1917 KUHPerdata
  • SEMA No. 3 Tahun 2002 dan SEMA No. 7 Tahun 2012
  • Putusan MA No. 647 K/Sip/1973, No. 1226 K/Pdt/2001, dan No. 144 K/Sip/1971

Sumber dan bacaan lanjutan

Catatan redaksiArtikel ini bersifat edukasi hukum umum dan tidak menggantikan penilaian atas fakta serta dokumen dalam perkara tertentu. Isinya menggambarkan aturan pada tanggal terbit. Baca juga disclaimer kami.
Ada pertanyaan tentang topik ini?Kirim pesan ke Arsip Hukum lewat Instagram atau LinkedIn.
Bagikan tulisan ini