Platform publikasi dan literasi hukum IndonesiaJakarta Pusat, Indonesia Instagram LinkedIn
Arsip HukumIndonesia

Lima Hal yang Harus Diketahui tentang Penangkapan

Dijemput tengah malam tanpa surat? KUHAP baru membatasi penangkapan lebih ketat dari yang kamu kira. Lima hal tentang penangkapan yang sebaiknya diketahui setiap orang, sebelum ketukan di pintu itu datang.

Ilustrasi

Kisah ilustrasi. Pukul satu dini hari, tiga orang berpakaian preman mengetuk kamar kos Fajar dan membawanya pergi. Tidak ada surat yang ia lihat, hanya kalimat "ikut kami dulu." Ibunya di Purworejo baru tahu tiga hari kemudian dari teman sekosnya. Sampai sekarang ibunya masih bertanya-tanya, waktu itu anaknya diculik atau ditangkap.

Dasar hukum dan pembahasan

Penangkapan hanya boleh dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti (Pasal 94 UU 20/2025). Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik dan penyidik pembantu, sedangkan penyelidik hanya atas perintah penyidik (Pasal 93 ayat (1) dan (2)). PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat menangkap kecuali atas perintah penyidik Polri, dengan pengecualian penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut (Pasal 93 ayat (3) dan (4)). Menangkap hakim wajib dengan izin Ketua Mahkamah Agung (Pasal 98).

Hal yang perlu dipahami

Petugas wajib memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat pemeriksaan (Pasal 95 ayat (1) dan (2)). Tembusannya harus sampai ke keluarga, orang yang ditunjuk tersangka, atau ketua RT atau RW tempat tinggalnya paling lama satu hari (Pasal 95 ayat (3)). Penangkapan paling lama 1x24 jam, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 96). Penangkapan juga tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancamannya hanya denda paling banyak kategori II, kecuali tersangka dua kali berturut-turut mangkir dari panggilan sah tanpa alasan sah (Pasal 97). Mitosnya, tanpa surat berarti penangkapan pasti tidak sah. Untuk tertangkap tangan, penangkapan memang dilakukan tanpa surat perintah, dan orang yang tertangkap wajib segera diserahkan ke penyidik (Pasal 95 ayat (4) dan (5)).

Langkah praktis

Minta petugas menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, baca isinya, dan foto bila memungkinkan. Tanyakan ke mana kamu dibawa dan sebutkan anggota keluarga yang harus diberi tahu. Jangan melawan secara fisik. Hitung waktunya, karena lewat 24 jam tanpa kejelasan status adalah masalah serius. Penangkapan yang tidak sah termasuk upaya paksa yang bisa diuji lewat praperadilan (Pasal 158 huruf a), dan akibatnya wajib dipulihkan paling lama tiga hari setelah putusan.

Ketukan di pintu boleh membuatmu takut, tapi jangan sampai membuatmu lupa hak.

Dasar hukum yang dirujuk

  • UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Catatan redaksiArtikel ini bersifat edukasi hukum umum dan tidak menggantikan penilaian atas fakta serta dokumen dalam perkara tertentu. Isinya menggambarkan aturan pada tanggal terbit. Baca juga disclaimer kami.
Bahan diskusiKalau kejadian seperti Fajar menimpa keluargamu, langkah pertama apa yang akan kamu ambil?Sampaikan pendapat Anda ke Arsip Hukum lewat Instagram atau LinkedIn.
Bagikan tulisan ini