Tujuh Hal yang Perlu Diketahui tentang Praperadilan

Ilustrasi

Kisah ilustrasi. Sudah empat bulan berkas perkara Andi, pedagang suku cadang yang dilaporkan rekan bisnisnya, menggantung di meja penyidik. Statusnya sudah tersangka, rekeningnya diblokir, tapi tidak pernah ada kabar pelimpahan. Usahanya nyaris mati. Pengacaranya bilang ada pintu baru di KUHAP yang dulu tidak pernah ada. Andi bertanya, "Pintu yang mana?"

Dasar hukum dan pembahasan

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri memeriksa keberatan tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, pelapor, atau advokat atas tindakan penyidik dan penuntut umum (Pasal 1 angka 15 UU 20/2025). Pasal 158 menyebut enam objek, yaitu sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah, dan penangguhan pembantaran penahanan. Upaya paksa kini mencakup penetapan tersangka, pemblokiran, dan larangan ke luar wilayah Indonesia (Pasal 89). Pemohon untuk tiap objek diatur Pasal 160 sampai 162. Permohonan soal sah tidaknya upaya paksa hanya bisa diajukan satu kali untuk hal yang sama (Pasal 160 ayat (3)), tetapi dapat diajukan lagi di tahap penuntutan dengan permintaan baru (Pasal 163 ayat (1) huruf g). Masalah Andi masuk objek penundaan perkara tanpa alasan sah.

Hal yang perlu dipahami

Hakim wajib memutus paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan, dan bila termohon dua kali tidak hadir, pemeriksaan tetap jalan (Pasal 163 ayat (1) huruf c dan d). Selama praperadilan belum selesai, pokok perkara tidak dapat disidangkan (Pasal 163 ayat (1) huruf e). Mitosnya, praperadilan otomatis gugur begitu berkas dilimpahkan. Itu logika KUHAP lama. SEMA 3/2026 kini memberi pedoman, kalau praperadilan sudah didaftarkan atau diperiksa lebih dulu, berkas tetap boleh dilimpahkan tetapi sidang pokok perkara menunggu putusan praperadilan. Kalau praperadilan baru didaftarkan setelah pelimpahan, ia tetap diregistrasi dan disidangkan namun diputus tidak dapat diterima. Upaya paksa yang dinyatakan tidak sah wajib dipulihkan paling lama tiga hari (Pasal 163 ayat (1) huruf f), dan barang bukti dari penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat yang tidak sah tidak dapat dipakai (Pasal 163 ayat (3)). Putusan praperadilan tidak dapat dibanding, kecuali yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah (Pasal 164).

Langkah praktis

Daftarkan praperadilan sebelum berkas dilimpahkan, karena urutan waktu kini menentukan nasib permohonan. Pantau status berkas di kejaksaan dan di SIPP pengadilan. Satukan semua keberatan atas upaya paksa yang sudah terjadi dalam satu permohonan, sebab kesempatan untuk hal yang sama hanya sekali. Siapkan bukti tertulis sejak awal, tujuh hari terlalu singkat untuk mulai mencari dokumen.

Di praperadilan versi baru, ketepatan waktu sama pentingnya dengan kekuatan dalil.