Kecelakaan Lalu Lintas, Pengemudi Jadi Tersangka

Kecelakaan bisa menimpa siapa saja, termasuk pengemudi yang sehari-hari berhati-hati. Ketika ada korban, proses pidana hampir pasti berjalan. Meski begitu, hukum memperlakukan pengemudi yang lalai secara berbeda dari pelaku kejahatan, dan membuka ruang pemulihan bagi keluarga korban.

Ancaman pidana dalam Pasal 310 UU LLAJ

Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan. Ancaman penjaranya berjenjang menurut akibat yang timbul.

Seluruh ancaman itu berangkat dari kelalaian (culpa), bukan kesengajaan. Perbedaan ini menentukan cara menilai kesalahan dan berat ringannya hukuman yang pantas.

Jangan pernah meninggalkan lokasi

Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ mewajibkan pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, melapor ke kepolisian terdekat, dan memberikan keterangan. Bila keadaan memaksa membuat pengemudi tidak bisa berhenti dan menolong, misalnya karena keselamatannya terancam, ia wajib segera melapor ke kepolisian terdekat (Pasal 231 ayat (2)).

Mengabaikan kewajiban itu tanpa alasan yang patut diancam pidana tersendiri, yaitu penjara paling lama tiga tahun (Pasal 312). Meninggalkan korban justru menambah perkara baru.

Santunan dan jalur pemulihan

Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ menegaskan bahwa bantuan biaya pengobatan atau pemakaman kepada ahli waris korban tidak menggugurkan tuntutan pidana.

KUHAP baru membuka kemungkinan lain. Pasal 82 huruf e mengecualikan tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih dari keadilan restoratif, kecuali yang dilakukan karena kealpaan. Untuk kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal, penerapannya masih bergantung pada cara membaca pengecualian tindak pidana terhadap nyawa orang dalam pasal yang sama. Karena tafsirnya belum seragam, setiap perkara perlu dinilai sendiri.

Mengumpulkan fakta sejak hari pertama

Rekaman kamera dasbor atau CCTV di sekitar lokasi, foto posisi kendaraan, kondisi jalan dan penerangan, serta keterangan saksi sering menentukan seberapa besar kelalaian yang sebenarnya. Kumpulkan semuanya secepat mungkin, sebelum rekaman terhapus dan ingatan saksi memudar.

Datangi keluarga korban dengan empati, bila memungkinkan bersama pihak yang tepat. Santunan yang tulus dan kesepakatan yang tertata dapat menjadi dasar pemulihan, juga menjadi keadaan yang meringankan di persidangan.

Landasan pemikirannya

Kealpaan dinilai dari kurangnya kehati-hatian yang diharapkan dari orang pada umumnya, sehingga pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada kesengajaan (dolus). Hubungan UU LLAJ dan KUHP dibaca dengan asas lex specialis derogat legi generali, sementara keadilan restoratif membuka jalur pemulihan kepada keluarga korban.

Lalai berbeda dengan jahat. Pembelaan yang tepat memastikan perbedaan itu terlihat.