Apa Itu Judicial Review?
Undang-undang yang disahkan ratusan wakil rakyat bisa dinyatakan tak mengikat oleh sembilan hakim. Itulah judicial review, rem darurat dalam negara hukum.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Bu Lestari, guru honorer di sebuah kabupaten, membaca satu pasal undang-undang yang menurutnya menutup jalan dirinya diangkat sebagai pegawai. Ia tidak punya pengacara, tidak punya uang lebih. Yang ia punya hanya KTP, salinan undang-undang, dan keyakinan bahwa haknya dirugikan. "Memangnya orang biasa boleh menggugat undang-undang?" tanya rekannya. Jawabannya, boleh.
Dasar hukum dan pembahasan
Judicial review adalah pengujian peraturan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia ada dua jalurnya. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dan Perppu terhadap UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025). Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 31A UU MA, Perma 1/2011). Pengujiannya bisa materiil, yakni isi norma, atau formil, yakni proses pembentukannya. Ini berbeda dengan legislative review oleh pembentuk undang-undang dan executive review oleh pemerintah.
Hal yang perlu dipahami
Mitosnya, siapa saja bisa menggugat asal tidak setuju. Di MK, pemohon harus termasuk salah satu dari empat kategori dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan harus menunjukkan lima syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007. Kerugiannya spesifik, aktual atau setidaknya potensial, dan ada hubungan sebab akibat dengan norma yang diuji. Uji formil dibatasi 45 hari sejak undang-undang diundangkan (Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025). Putusan MK berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka (Pasal 47 UU MK), dan MK bisa memberi tafsir konstitusional bersyarat, bukan sekadar membatalkan.
Langkah praktis
Tunjuk pasal, ayat, atau frasa yang kamu persoalkan secara presisi. Tentukan hak konstitusional mana yang dirugikan dan jelaskan kerugianmu secara konkret. Pastikan forumnya benar, undang-undang ke MK, peraturan di bawahnya ke MA. Cek apakah norma yang sama sudah pernah diuji dengan alasan yang sama, karena MK tidak menguji ulang norma yang sudah diputus kecuali dengan dasar pengujian berbeda. Permohonan ke MK bisa diajukan secara daring.
Konstitusi tidak hanya milik pembuat undang-undang. Ia juga milik warga yang dirugikan.
Dasar hukum yang dirujuk
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- PMK 7/2025
- Perma 1/2011
Baca juga
Bagaimana Proses Pembentukan Undang-Undang?
Satu undang-undang melewati lima tahap. Di setiap tahap, kamu punya hak untuk didengar. Perjalanan RUU dari daftar rencana sampai Lembaran Negara, menurut UU 12/2011 dan perubahannya.
Perbedaan Pengujian Undang-Undang di MK dan Peraturan di MA
Dua mahkamah, dua batu uji. Salah alamat, permohonanmu gugur di pintu. MK dan MA sama-sama menguji peraturan, tapi objek, pemohon, prosedur, dan akibat putusannya berbeda.
Perbedaan Wewenang Presiden, DPR, dan DPD
Tiga lembaga, satu undang-undang. Siapa sebenarnya yang memutuskan? Presiden, DPR, dan DPD punya kursi berbeda di meja kekuasaan. Ini pembagiannya menurut UUD 1945.