Bagaimana Proses Pembentukan Undang-Undang?
Satu undang-undang melewati lima tahap. Di setiap tahap, kamu punya hak untuk didengar. Perjalanan RUU dari daftar rencana sampai Lembaran Negara, menurut UU 12/2011 dan perubahannya.
Ilustrasi
Kisah ilustrasi. Para nelayan di sebuah kampung pesisir baru tahu ada undang-undang yang mengatur ulang zona tangkap mereka ketika aturannya sudah berlaku. Tak ada yang pernah datang bertanya. Tak ada undangan rapat. "Kami ini yang paling kena, tapi paling terakhir tahu," kata Pak Rahman sambil menjahit jaring. Apakah proses seperti itu bisa dipersoalkan?
Dasar hukum dan pembahasan
Perencanaan dilakukan lewat Program Legislasi Nasional yang disusun DPR bersama pemerintah (Pasal 16 UU 12/2011). Penyusunan RUU bisa berasal dari DPR, Presiden, atau DPD untuk bidang yang berkaitan dengan daerah, disertai naskah akademik (Pasal 43). Pembahasan berlangsung dalam dua tingkat pembicaraan (Pasal 66 sampai 69). Tingkat I di komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran. Tingkat II di rapat paripurna untuk mengambil persetujuan bersama DPR dan Presiden.
Hal yang perlu dipahami
RUU yang disetujui bersama disampaikan kepada Presiden paling lama tujuh hari (Pasal 72). Bila ada kesalahan teknis penulisan, perbaikan dilakukan sebelum disampaikan (Pasal 72 ayat (1a), tambahan UU 13/2022). Presiden menandatangani paling lama 30 hari. Mitosnya, tanpa tanda tangan Presiden undang-undang tidak sah. Keliru. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 73 UU 12/2011 menyatakan RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan bila tidak ditandatangani dalam 30 hari. Undang-undang lalu diundangkan dalam Lembaran Negara dan berlaku sejak tanggal itu kecuali ditentukan lain (Pasal 81 dan 87). Pasal 96 menjamin hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan, sejalan dengan partisipasi bermakna dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020.
Langkah praktis
Pantau Prolegnas prioritas di laman DPR setiap tahun. Minta naskah akademik dan draf RUU, keduanya seharusnya bisa diakses publik. Kirim masukan tertulis atau minta audiensi dengan komisi atau DPD. Simpan bukti bahwa masukanmu dikirim dan apakah ditanggapi. Kalau prosesnya cacat, uji formil ke MK harus diajukan paling lama 45 hari sejak undang-undang diundangkan (Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025).
Undang-undang yang baik lahir dari ruang yang terbuka.
Dasar hukum yang dirujuk
- UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020
- PMK 7/2025
Baca juga
Tujuh Tahapan Proses Perkara Pidana
Dari meja pelaporan sampai eksekusi putusan, perkara pidana melewati tujuh pintu. Di tiap pintu ada hak yang bisa hilang kalau kamu lengah. Peta perjalanan perkara pidana menurut KUHAP baru, supaya kamu tahu perkaramu sedang di mana.
Perbedaan Wewenang Presiden, DPR, dan DPD
Tiga lembaga, satu undang-undang. Siapa sebenarnya yang memutuskan? Presiden, DPR, dan DPD punya kursi berbeda di meja kekuasaan. Ini pembagiannya menurut UUD 1945.
Apa Itu Judicial Review?
Undang-undang yang disahkan ratusan wakil rakyat bisa dinyatakan tak mengikat oleh sembilan hakim. Itulah judicial review, rem darurat dalam negara hukum.