Ditahan? Alasannya Harus Nyata

Penahanan adalah salah satu tindakan paling berat dalam proses pidana. Seseorang kehilangan kebebasannya padahal belum ada putusan yang menyatakannya bersalah. Karena itu KUHAP baru tidak cukup puas dengan surat perintah yang menyalin bunyi pasal. Alasannya harus jelas, nyata, dan dapat diuji.

Syarat yang wajib dipenuhi

Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Penahanan umumnya dibatasi untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, ditambah beberapa tindak pidana tertentu yang disebut satu per satu dalam undang-undang (Pasal 100 ayat (1) dan (2)).

Surat perintah penahanan wajib memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat perkara, dan tempat penahanan (Pasal 100 ayat (3)). Tembusannya wajib diberikan kepada keluarga atau orang yang ditunjuk paling lama satu hari sejak penahanan dilakukan (Pasal 100 ayat (4)).

Alasan harus konkret, bukan daftar

Pasal 100 ayat (5) mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah ditambah keadaan nyata pada diri tersangka. Keadaan itu misalnya mengabaikan panggilan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, berupaya melarikan diri, merusak barang bukti, atau memengaruhi saksi.

Perkara praperadilan di PN Pasaman Barat pada Oktober 2026 memperlihatkan arti penting syarat ini. Penahanan dinyatakan tidak sah karena surat perintahnya mencantumkan seluruh keadaan tersebut sekaligus, dihubungkan dengan kata "atau", tanpa menjelaskan mana yang sebenarnya terjadi. Hakim juga menolak menjadikan penyangkalan tersangka sebagai alasan penahanan. Menyangkal adalah hak tersangka, bukan bukti bahwa ia menghambat pemeriksaan.

Batas waktu yang tegas

Setiap tahap pemeriksaan punya batas penahanan sendiri.

Begitu batas waktu habis, tahanan wajib dikeluarkan demi hukum meskipun perkaranya belum selesai. Tersangka juga dapat memohon penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang, dan penjaminnya bisa keluarga atau advokat. Penangguhan dapat dicabut bila syaratnya dilanggar, misalnya kewajiban lapor tidak dipenuhi.

Membaca surat perintah baris demi baris

Setiap surat perintah penahanan layak dibaca dengan teliti. Periksa apakah ancaman pidananya memenuhi syarat, apakah alasannya dijelaskan secara konkret, dan apakah tembusan diberikan tepat waktu. Simpan salinannya baik-baik.

Bila ditemukan cacat, langkah yang tersedia bisa berupa permohonan penangguhan, pengalihan jenis penahanan, atau praperadilan. Pilihan yang tepat bergantung pada keadaan perkara dan kebutuhan orang yang ditahan.

Landasan pemikirannya

Penahanan sebelum putusan tunduk pada asas ultimum remedium dan asas proporsionalitas. Ajaran klasik hukum acara pidana membedakan syarat objektif, yaitu ancaman pidana, dan syarat subjektif, yaitu keadaan nyata pada diri tersangka. Kewajiban menjelaskan alasan secara konkret adalah wujud akuntabilitas upaya paksa.

Penahanan adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Setiap hari kemerdekaan yang dirampas harus punya dasar.