Kendaraan Kredit Tidak Boleh Ditarik Sepihak

Cerita penarikan kendaraan di jalan masih sering terdengar. Debitur yang terlambat beberapa bulan didatangi penagih, lalu kendaraannya dibawa pergi saat itu juga. Sejak awal 2020, Mahkamah Konstitusi sudah menarik garis yang tegas. Utang tetap wajib dibayar, tetapi eksekusi harus melewati jalur yang sah.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Dalam putusan yang diucapkan pada 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi memaknai ulang Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pokoknya, cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur. Penentuannya harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau berdasarkan upaya hukum yang menyatakan telah terjadi cidera janji.

Bila debitur keberatan

Bila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat mengeksekusi sendiri. Eksekusi harus dijalankan dengan prosedur yang sama seperti pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu melalui pengadilan negeri.

Sebaliknya, bila debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan objek jaminan dengan sukarela, eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur sendiri.

Ditegaskan kembali oleh MK

Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 menolak permohonan pengujian ulang dan menegaskan kembali pendirian dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019.

Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 kemudian memaknai frasa pihak yang berwenang dalam Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia sebagai pengadilan negeri. Dengan rangkaian putusan ini, ruang penarikan paksa oleh kreditur semakin sempit.

Sikap ketika didatangi penagih

Putusan MK tidak menghapus kewajiban membayar angsuran. Yang dilindungi adalah prosedurnya, yaitu kendaraan tidak boleh diambil secara paksa ketika cidera janji masih disengketakan dan debitur menolak menyerahkannya.

Bila didatangi penagih, tetaplah tenang. Minta identitas dan surat tugasnya, tanyakan dasar penarikan, dan jangan menandatangani surat penyerahan sukarela bila Anda tidak setuju. Simpan seluruh bukti pembayaran angsuran.

Landasan pemikirannya

Prinsip due process of law melarang pengambilalihan hak milik tanpa prosedur yang adil. Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur, sehingga sifat eksekutorial sertifikat fidusia tidak dapat dijalankan secara sepihak ketika cidera janji masih dipersengketakan.

Utang tetap wajib dibayar, tetapi eksekusi harus melalui jalur yang sah.