Lima Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ilustrasi

Kisah ilustrasi. Bu Sari sudah dua belas tahun berjualan nasi di ujung gang. Suatu pagi, tetangga baru membangun pagar setinggi dua meter yang menutup satu-satunya akses pembeli ke warungnya. Tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang orang memagar tanahnya sendiri. Tapi omzet Bu Sari anjlok tujuh puluh persen dalam sebulan. Ia bertanya pelan, "Saya ini salah apa?"

Dasar hukum dan pembahasan

Disarikan dari Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya. Dari rumusan itu lahir lima unsur. Ada perbuatan, termasuk tidak berbuat atau lalai (Pasal 1366). Perbuatan itu melawan hukum. Ada kesalahan pada pelaku, baik sengaja atau kurang hati-hati. Ada kerugian yang nyata. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Satu unsur saja gagal dibuktikan, gugatan ditolak.

Hal yang perlu dipahami

Mitos terbesarnya, melawan hukum berarti melanggar pasal undang-undang. Sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, maknanya diperluas. Perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Pagar yang sengaja menutup akses hidup orang lain bisa dinilai dari ukuran kepatutan itu, tergantung fakta persidangannya. Tanggung jawab juga bisa melekat pada orang lain, misalnya majikan atas pekerjanya (Pasal 1367). Satu lagi, bila pelakunya badan atau pejabat pemerintahan, sejak Perma 2/2019 perkaranya masuk PTUN, bukan pengadilan negeri.

Langkah praktis

Dokumentasikan perbuatannya dengan foto, video, tanggal, dan saksi. Hitung kerugian dengan bukti konkret seperti catatan penjualan, nota, atau biaya perbaikan, karena hakim tidak menerima angka perkiraan. Tunjukkan rantai sebab akibat yang masuk akal, bukan sekadar kebetulan waktu. Cek siapa pelakunya, pribadi, badan usaha, atau pemerintah, karena itu menentukan pengadilan mana yang berwenang. Coba jalur musyawarah atau mediasi dulu, banyak sengketa bertetangga selesai di sana.

Hukum tidak hanya membaca pasal, ia juga membaca kepatutan.